ROTASIKEPRI.COM

Sumsel,RotasiKepri.com--Joko Widodo kembali menyampaikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Menurut Presiden, hilirisasi batu bara menjadi DME akan bisa menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp80 triliun.

"Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun," ujar Presiden dalam sambutannya.

"Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji," lanjutnya.

Proyek hilirasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp7 triliun.

"Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor," paparnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Presiden pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.

"Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan," lanjutnya.

Sebagai contoh, Presiden menyebut bahwa proyek hilirasi batu bara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka berpotensi menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara langsung.

"Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat," tambahnya.

Untuk itu, Presiden telah mengumpulkan jajarannya yang berkaitan untuk memastikan agar proyek hilirasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan. Presiden juga berharap bahwa proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.

"Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.

"Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar," ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian. 

source: setneg.go.id

Bintan,RotasiKepri.com -- Presiden Joko Widodo meluncurkan pelepasan ekspor perdana tahun 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada Selasa, 25 Januari 2022. Presiden mengapresiasi perusahaan yang telah berani melakukan hilirisasi industri bahan mineral dan tambang.

"Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi tentu saja dengan risiko-risiko yang ada. Kita harapkan semua bahan mentah kita olah sendiri di Tanah Air," ujar Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Presiden pun mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut.

"Ini harganya harga bahan mentah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto, harusnya bisa 15 kali lipat hanya dijual 30 tadi. Padahal kalau menjadi barang jadi bisa 700. Ini enggak bisa diterus-teruskan,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menceritakan kunjungannya ke Kabupaten Muara Enim dalam rangka peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME). Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hilirisasi industri tersebut.

“Tadi kembali ke DME, dimetil eter, kita punya bahan baku banyak sekali, gede sekali, kita malah impor elpiji Rp80-an triliun setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini, terlalu enak kita ini,” tambahnya.

Hilirisasi industri, tambah Presiden, juga akan memberikan banyak keuntungan bagi negara seperti pajak baik pribadi maupun perusahaan hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Yang paling penting membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, bisa 7 ribu, kemarin di Konawe 27 ribu, di Morowali 45 ribu, ini yang dibutuhkan rakyat,” imbuhnya.

Presiden pun kembali menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menghentikan ekspor minerba dalam bentuk bahan mentah meskipun kebijakan tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Dengan risiko apapun satu persatu akan saya stop. Nikel ore stop ini kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti stop bauksit, stop, mesti ada yang gugat lagi silakan gugat enggak apa-apa kita hadapi," tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

source: setneg.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com -- Indonesia akan berusaha agar Presidensi G20 tahun 2022 dapat menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan dan kecemasan masyarakat dunia dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

"Tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Kami akan mengedepankan partnership dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang," ujar Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global. Prioritas pertama adalah menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis.

"Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan harus dapat dimobilisasi secara cepat (sebagai) upaya untuk mencegah krisis selanjutnya," ungkapnya.

Sedangkan prioritas kedua menurut Presiden Jokowi adalah optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi yang dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM. Selain itu, literasi dan kemampuan digital masyarakat juga harus turut ditingkatkan dan keamanan data juga harus tetap dijaga.

"Yang ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Kita perlu menyediakan teknologi dan pendanaan. Melalui teknologi, mampu mendorong produksi berbasis ekonomi hijau," ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 Indonesia. Menurutnya, tiga prioritas tersebut merupakan kesempatan dan peluang investasi yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

"Saya mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, yang lebih inklusif. Kerja sama tidak hanya antara pemerintah, not only G-to-G but also G-to-B, or even B-to-B," ujar Presiden.

Presiden Jokowi meyakini bahwa Presidensi G20 Indonesia akan memberikan dampak konkret bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Presidensi Indonesia harus memanfaatkan kerja sama G20 untuk meningkatkan perdagangan, industrialisasi, hingga penguasaan teknologi, baik di Indonesia maupun dunia internasional.

"Presidensi Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia. Interaksi dengan pelaku ekonomi akan saya intensifkan selama presidensi Indonesia," ungkap Presiden.

Selain interaksi secara intensif, berturut-turut dengan KTT G20, Indonesia juga akan menyelenggarakan WEF Roundtable on Downstream Industries, Bloomberg CEO Forum, dan Digital Transformation Expo.

"Sekali lagi, saya mengundang sektor swasta untuk mengidentifikasi kontribusi nyata yang dapat diberikan di tiga sektor prioritas: kesehatan, digital, dan transisi energi. Berbagai komitmen tersebut akan dimasukkan dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery," ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman  dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(RK)

source : setneg.go.id

"Bandara ini sangat penting untuk melayani peningkatan kebutuhan transportasi udara bagi masyarakat dan melayani arus pergerakan orang yang makin ramai," ujar Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa konektivitas adalah kunci di era kompetisi antarnegara yang makin sengit. Untuk itu, pemerintah harus mampu membuat konektivitas antarprovinsi, antardaerah, antarkabupaten makin mudah dan lancar, terjangkau oleh masyarakat, sehingga sentra-sentra ekonomi yang baru akan tumbuh makin banyak di berbagai daerah.

"Kita patut bersyukur angka investasi tahun ini di luar Jawa makin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan di Jawa dan peningkatan investasi di luar Jawa ini tidak lepas dari upaya kita dalam menyiapkan infrastruktur secara merata di seluruh penjuru Tanah Air," jelasnya.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi Indonesia-sentris. Presiden meyakini bahwa daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur konektivitas dan transportasi yang memadai.

"Sehingga produksi akan meningkat, distribusi akan lancar, menjangkau pasar yang makin besar dan luas, dan menekan waktu serta biaya sehingga biaya logistik menjadi makin efisien dan kompetitif," tandasnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam laporannya menyampaikan bahwa Bandara Tebelian merupakan bandara kedua di Kabupaten Sintang dan dibangun untuk menggantikan Bandara Susilo yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Kehadiran Bandara Tebelian diharapkan dapat mendukung berbagai industri dan pariwisata di Kabupaten Sintang dan daerah sekitarnya.

"Bandara ini yang sangat penting untuk mendukung industri perkebunan, pertambangan, pariwisata di Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, Melawi," ujar Menteri Perhubungan.

Bandara Tebelian berdiri di atas lahan seluas 153,6 hektare dan memiliki terminal penumpang seluas 2.000 meter persegi. Bandara Tebelian memiliki landas pacu sepanjang 1.820 meter dan lebar 30 meter yang saat ini dapat didarati oleh pesawat sejenis ATR-72/600. Landas pacu tersebut dapat dikembangkan hingga 2.200 meter.

"Apabila kita bisa memperpanjang (landas pacu), maka ini akan bisa didarati (pesawat) narrow body 737," imbuh Budi.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian Bandara Tebelian yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Bupati Sintang Jarot Winarno. Hadir juga Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.(tim)

source:setneg.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com -- Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), baik pada level kawasan maupun global. Salah satu wujud konkretnya adalah penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) yang tepat hari ini, 9 Desember 2021, diselenggarakan untuk tahun ke-14.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat berbicara pada Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 9 Desember 2021.

"Ini adalah tahun ke-14 pelaksanaan Bali Democracy Forum. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders," ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, BDF adalah forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktik terbaik bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi.

"Kita yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal. Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah homegrown democracy. BDF juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil yang merupakan pilar penting demokrasi," imbuhnya.

Di samping itu, bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia juga mendorong kemajuan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan secara konsisten wakil Indonesia dalam komisi tersebut adalah dari kelompok masyarakat madani.

Indonesia juga menjadi inisiator dari pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN. Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan kembali oleh Indonesia.

"Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan reviu. Indonesia terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM di OKI," lanjutnya.

Di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN mengenai five points of consensus dapat diimplementasikan. Presiden Jokowi meyakini bahwa demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.

Sementara itu, di Afghanistan, Indonesia akan terus berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan.

"Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Dukungan semua pihak dibutuhkan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada yang ditinggalkan," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard.(Tim)

source:setneg.go.id

“Mengikuti prosedur itu penting, ya, penting. Tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Sekali lagi, juga ini harus secara akuntabel, efektif, dan efisien,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawas Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2021, Kamis (27/05/2021) pagi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Disampaikan Kepala Negara, rakyat menunggu hasil dari program yang dijalankan pemerintah, sekaligus menunggu manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Karena itu, pengawasan yang dilakukan juga harus menjamin sejak awal pelaksanaan bahwa tidak ada serupiah pun yang disalahgunakan.

Presiden pun kembali menegaskan bahwa tidak akan menoleransi adanya penyelewengan dalam penggunaan anggaran, terlebih di tengah berbagai upaya yang dilakukan untuk mempercepat penanganan dan bangkit dari pandemi COVID-19 yang melanda saat ini.

“Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan, tahun 2021 ini merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Untuk program tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana PEN yang mencapai Rp700 triliun. Dana tersebut harus segera direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan dan bangkitnya ekonomi nasional.

“Kuartal pertama ekonomi kita tumbuh masih minus 0,74. Target kita di kuartal kedua melompat menjadi kurang lebih 7 persen. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, oleh sebab itu, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik,” ujarnya.

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 mengusung tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” yang sejalan dengan tujuan pada tahun pemulihan ekonomi nasional ini. Selain peserta yang hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Rakornas ini juga dihadiri secara virtual oleh peserta dari Auditorium Ghandi, Gedung BPKP, serta di tempat masing-masing.

Dalam kegiatan ini Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

sumber : Humas/Setkab/setkab.go.id

Batam,RotasiKepri.com -- Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Aris Budiman, M.Si, mendapingi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Presiden RI tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang pada jam 13.40 wib menggunakan Pesawat Kepresidenan Boing 737 A-001.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas  Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si, Rabu (19/5/2021).

Dalam kunjungan kerjanya Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Indonesia Maju Dr. IR. Pramono Anung Wibowo, M.M, Menteri Kesehatan RI Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto, S.IP, Kapolri Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si beserta Rombongan langsung disambut oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan, S.E, M.M, Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Aris Budiman, M.Si, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, S.Hub.Int. dan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Darmawan, M.Hum, di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Ungkap Kabid Humas  Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

"Pada kunjungan kerjanya Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo ingin memastikan secara langsung pelaksanaan Vaksinasi di 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepri, sekitar 15 ribu orang pada hari ini serentak divaksinasi dan disaksikan oleh Presiden secara Virtual," ujar Kabid Humas  Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, diharapkan penanganan Covid-19 di Kepri dapat terlaksana secara maksimal, termasuk juga dengan pelaksanaan vaksinasi.

Disamping itu Presiden RI juga menekankan penggunaan masker ditengah masyarakat.

 "Jadi jika ingin kemanapun dalam kegiatan apapun dan atau aktivitas apapun tetap pakai masker," ungkap Kabid Humas  Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Saat berada di Gedung Daerah Provinsi Kepri Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menyampaikan pengarahannya, dalam arahannya Presiden Mengatakan terima kasih atas kinerja dalam penanganan Covid-19 namun saat ini tugas kita belum berakhir dan cenderung meningkat di beberapa Negara di Dunia, Berlatar belakang kasus India dinilai ada kelengahan, agar dalam penanganan Covid-19 waspada dan hati-hati untuk tetap menekan angka penyebarannya.

"Gelombang ketiga pandemi di Negara tetangga telah diterapkan pembatasan seperti Malaysia lockdown sampai Juni 2021, Thailand pengetatan sejak April 2021, dan Singapura lockdown sejak Mei 2021," Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt, S, S.IK, M.Si.

"Berdayakan semua pihak Pemda, TNI, Polri, dan lainnya untuk selalu mensosialisasikan dan mendisiplinkan terkait penerapan Protokol kesehatan"," ujar Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.

"Perkembangan kasus aktif di Kepri dari per 18 Mei 2021 sebanyak 2.015 kasus atau jika dipersentasekan sebanyak 14,72%. Angka kesembuhan Kepri sebesar 83% sedangkan Nasional 92,2%. Waspada untuk Kabupaten Lingga yang memiliki angka kesembuhan hanya 32,9%"," ungkap Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.

"Pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini masih (-1,19%) dan lebih rendah dari Nasional, untuk itu Percepat penyerapan APBD pada masing-masing daerah untuk membantu meningkatkan angka perputaran siklus ekonomi", tutur Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.(RK)

Joko Widodo, Presiden RI

Jakarta,RotasiKepri.com -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan. Agresi tersebut hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang telah merenggut ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ujar Presiden Jokowi dalam cuitan di akun Twitter resminya @jokowi, Sabtu (15/05/2021).

Perkembangan situasi di Palestina merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian Kepala Negara. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi intens berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin negara sahabat.

“Dalam beberapa hari terakhir, saya berbicara dengan Presiden Turki, Yang Dipertuan Agong Malaysia, Perdana Menteri Singapura, Presiden Afganistan, Sultan Brunei Darussalam, dan Perdana Menteri Malaysia,” ujarnya.

Diungkapkan Kepala Negara, dalam pembicaraannya dengan sejumlah pemimpin dunia tersebut, selain soal kondisi warga Palestina di Jalur Gaza, dibahas juga sejumlah isu global lainnya.

“Kami berbicara tentang perkembangan global, termasuk tindak lanjut ASEAN Leaders’ Meeting, perkembangan di Afganistan, dan situasi yang sangat mencemaskan di Palestina,” ujar Presiden Jokowi.

sumber:setkab.go.id

Bogor,RotasiKepri.com -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi, melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah di halaman Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (13/05/2021) pagi.

Tiba sekitar pukul 06.16 WIB, Presiden yang mengenakan baju putih lengan panjang dipadukan dengan sarung bermotif batik dan peci berwarna hitam langsung menempati saf depan. Sementara Ibu Iriana yang mengenakan mukena berwarna coklat muda langsung menuju tempat yang telah disediakan.

Tepat pukul 06.36 WIB, Salat Idulfitri dimulai. Adapun yang bertindak selaku imam salat Idulfitri adalah Serda Ridwan Payopo yang dalam kesehariannya bertugas sebagai anggota Tim Pampri Den 1 Grup A Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Dalam khotbahnya, Serda Payopo menyampaikan bahwa menjalankan amalan serta ibadah di rumah dan menerima keadaan dengan adanya wabah seperti saat ini merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah Swt.

“Kita harus bersabar menerima kenyataan ini, karena pada dasarnya, apa yang kita lakukan tidak lain yakni dalam rangka menaati Allah, Rasulullah, para ulama, dan pihak berwenang yang pada intinya bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman wabah suatu penyakit,” ucap Serda Payopo.

Adapun berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang masih berlanjut pada Ramadan dan Idulfitri kali ini, Serda Payopo juga berharap agar bulan Ramadan kali ini dapat menjadikan kita semua lebih baik dari sebelumnya.

“Oleh sebab itu di tengah tantangan lebih berat ini kita selalu istikamah dengan mempertahankan rutinitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan,” sambung Serda Payopo

Salat Idulfitri kali ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menjaga jarak antarjemaah.

Tampak mengikuti Salat Idulfitri kali ini beberapa perangkat melekat antara lain Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini, Komandan Grup A Paspampres Kolonel Inf. Anan Nurakhman, Asisten Ajudan Presiden AKP Syarif Muhammad Fitriansyah, dan Pengawal Pribadi Presiden Lettu Inf. Windra Sanur.

Setelah Salat Idulfitri selesai sekitar pukul 07.02 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kembali ke Wisma Bayurini Istana Kepresidenan Bogor.(RK)

Batam,RotasiKepri.com -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana bersilaturahmi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin secara daring dari Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/05/2021).

Jakarta,RotasiKepri.com --  Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru, pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 tersebut. 

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya. 

BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan serta seluruh personil BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia 

“Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan  pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya. Senin, (05/04/2021). 

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga konsistensinya. 

“Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” pungkas Anggoro. 

Eko Nugriyanto Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten menambahkan untuk mensukseskan Inpres tersebut internal BPJAMSOSTEK membuat gerakan yang diberi nama I-Project.

"Kami ikut mensukseskan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan gerakan yang kami beri nama I-Project", tambah Eko.(RK)