ROTASIKEPRI.COM

Tanjung Pinang,RotasiKepri,com --  Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Tanjungpinang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Poltekes Tanjungpinang, Dinas KKP Tanjungpinang, Korem 033/WP, Lanud RHF, menggelar Serbuan Vakasin Covid-19 Untuk Masyarakat Maritim yang berlangsung di Poltekes Tanjungpinang Jl. Arif Rahman Hakim Tanjungpinang  Kepulauan Riau, Senin pagi (23/8/2021).

Pelaksanaan tersebut diselenggarakan selama tiga hari yaitu mulai tanggal 23, 25 dan 27 Agustus 2021.Target vaksinasi selama tiga hari tersebut sebanyak 3.000 orang baik usia 12-17 tahun.Untuk vaksin hari pertama yang terdaftar sebanyak 785 orang lalu yang tervaksin sebanyak 781.

Untuk vaksin Sinovac dosis satu sebanyak 664 orang, remaja 553 orang, umum 104 serta lansia 7 orang sedangkan untuk dosis dua 117 orang, remaja 26 orang, umum 86 orang dan lansia 5 orang.

Komandan Lantamal IV (Danlantamal IV) Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han bersama Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP., Wadanlantamal IV Kolonel Marinir Andi Rahmat M, Para Pejabat Utama Lantamal IV serta Para Kadis dan Kasatker Lantamal IV berkesempatan meninjau langsung kegiatan vaksin tersebut.

Dari hasil peninjauan tersebut tampak begitu antusiasnya anak-anak usia 12-17 tahun untuk divaksin, namun tidak hanya anak-anak pelajar, tampak juga masyarakat usia 18 tahun keatas dan lansia juga diberi pelayanan vaksin.

Wadanlantamal IV dalam keterangan persnya mengatakan “Hari ini kita kembali menggelar kegiatan Serbuan Vaksin Untuk Masyarakat Maritim bagi usia remaja yaitu 12-17 tahun, target kita hari ini 1000 orang, kita juga bekerja sama dengan Pemkot Tanjunpinang, Dinas KKP, Poltekes, Lanud RHF dan Korem 033/WP,” tuturnya.

Wadanlantamal IV juga mengatakan “Kegiatan ini akan digelar selama 3 hari yaitu hari Senin, Rabu dan Jumat dengan jenis vaksin Sinovac dosis satu untuk anak usia 12-17 tahun,” ujarnya,

“Harapan kita dalam waktu kedepanya nanti, untuk usia remaja akan tercapai 60 atau 70%, kami berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat baik usia remaja, dewasa dan lansia untuk segera divaksin,,walupun sudah divaksin tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu 5M, “ harap Wadanlantamal IV.

“Dan untuk di Tanjungpinang sudah masuk dalam zona orange, mudah-mudahan semakin hari semakin membaik, sehingga masuk dalam zona hijau,” pungkas Wadanlantamal IV.(RK)

Batam,RotasiKepri.com -- Vaksinasi untuk pelajar terus dilakukan. Seiring hal ini, Wali Kota Batam Muhammad Rudi maupun Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad selalu turun memastikan tahapannya berjalan tertib dan aman.

“Pagi ini, kami memulai peninjauan di SMP N 41 Batam. Di sini, sebanyak 1.070 pelajar divaksin,” kata Amsakar Achmad, Kamis (8/7/2021).

Pada hari yang sama, terdapat enam titik (sekolah) yang menjadi lokasi pelaksanaan vaksinasi. Di antaranya, di SMP Pelita Utama Lubuk Baja sebanyak 1.428 orang, di SMPN 11 Batuaji sebanyak 1.340 orang. Kemudian di SMPN 38 Batuaji 704 orang, di SMPN 53 Batuaji sebanyak 707 orang. Lalu di SMP IT Darussalam Batuaji sebanyak 1.144 orang dan vaksinasi pelajar SMP di UPB Batuaji sebanyak 4.992 orang.

“Kalau vaksin lebih, sejatinya kita bisa mobilisasi yang lebih banyak,” kata dia.

Menurutnya, antusias untuk mengikuti vaksinasi di Batam sangat tinggi. Seiring hal ini, pihaknya mengapresiasi semangat bersama ingin segera terbebas dari pandemi Covid-19.

Namun kini, pelaksanaan vaksinasi dihadapkan lada tantangan ketersediaan vaksin. Untuk itu pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperhatikan dan menambah vaksin untuk Batam.

“Semangat masyarakat luar biasa, persoalannya ada pada ketersediaan vaksin. Maka dari itu, kami berharap Pemprov dapat memperhatikan ini,” ucapnya.(RK)

Tanjung Pinang,RotasiKepri.com -- Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Wadanlantamal IV) Kolonel Marinir Andi Rahmat M, mewakili Komandan Lantamal IV (Danlantamal IV) Tanjungpinang  Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., memberangkatkan 6 orang putra-putra terbaik Provinsi Kepri Calon Taruna Akademi Angkatan Laut (Catar AAL) asal Panitia Daerah Kepri, untuk mengikuti seleksi tingkat pusat, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Yos Sudarso Mako Lantamal IV Jl. Yos Sudarso No.1 Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Minggu pagi (04/7/2021).

Sebelum memberangkatkan ke Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut (Lapetal) Malang Jawa Timur, Wadanlantamal IV terlebih dahulu memberikan pengarahan dihadapan para Catar AAL tahun 2021  beserta perwakilanpara orang tuanya.

Dalam pengarahannya Wadanlantamal IV mengatakan “Agar selalu menjaga kesehatan dan berhati-hati dijalan, patuhi dan ikuti arahan dari perwira pembimbing dan kepada para orang tua, ikut mendorong agar putra-putranya dapat lulus seleksi tingkat  pusat di Lapetal Malang,” tuturnya.

Ditambahkan Wadanlantamal IV “Apabila nanti dinyatakan lulus oleh Panitia Pusat dan sudah pendidikan, disanalah dimulainya pembentukkan karakter Calon Taruna (Catar),” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kadisminpers Lantamal IV dan Pabadya Diada Spers Lant IV.(RK)

Batam,RotasiKepri.com -- Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, meninjau vaksinasi bagi 1.224 guru Kota Batam, Jumat (2/4/2021). Sehari sebelumnya, 2.200 guru juga sudah divaksin Covid-19.

Semua guru yang divaksin, hari pertama dan kedua tersebut mulai dari tingkat PAUD hingga SMP. Merujuk dari total guru yang vaksin dalam kurun waktu dua hari tersebut, sudah 3.424 guru dari total 12.334 guru negeri maupun swasta dari tingkat PAUD hingga SMP.

Untuk vaksinasi hari kedua bagi guru yang dipuastkan di Sekolah Pelita Utama, Lubukbaja, sebanyak 1.224 guru dengan rincian; 166 guru TK, 524 guru SD, 252 guru SMP, dan 282 guru SMA.

“Vaksinasi terus digencarkan, hingga saat ini sudah sampai dua tahap. Sekarang para guru jadi target di tahap II ini, dengan harapan dunia pendidikan di Batam makin terlindungi dan proses belajar dan mengajar di sekolah makin lancar,” ujar Rudi.

Wali Kota berpesan, setelah vaksinasi tahap II termin pertama ini, para guru langsung berkonsultasi dengan dokter jika ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Ia menjamin, semua pelayanan gratis demi menyelesaikan persoalan Covid-19.

“Kalau ada gejala, itu wajar. Jangan sampai menciptakan suasana suram dengan memposting di media sosial. Sudah setahun kita menghadapi pandemi Covid-19 yang berdampak sangat banyak, termasuk bagi dunia pendidikan,” ujarnya.

Untuk itu, melalui vaksinasi ini, Rudi ingin pendidikan di Batam normal lagi demi mencerdaskan anak bangsa. Ia menyampaikan, sekolah tatap muka saat ini sudah dilaksanakan dengan terbatas. Ia berharap dengan guru terus divaksin, proses pendidikan di Batam tak lagi jadi masalah.

“Kebijakan belajar di kelas tak akan ditutup, terus berjalan dengan protokol kesehatan ketat. Jika ada siswa yang terjangkit dari luar, maka sekolah yang bersangkutan yang ditangani, bukan semua sekolah di Batam ditutup,” tegas Rudi.

Di hadapan para guru tersebut, Rudi, mengingatkan agar sekolah tidak mengabaikan protokol kesahatan. Ia tak ingin putra putri Batam yang sudah rindu belajar di sekolah justru mendapat masalah baru karena pihak sekolah mengabaikan protokol kesehatan.

“Jangan sampai muncul klaster dari sekolah. Kalau yang sekarang ini, munculnya dari luar, bukan penularan di sekolah,” katanya.

Khusus bagi guru yang sudah divaksin agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Setelah divaksin termin pertama, maka termin kedua akan dilaksanakan delapan minggu ke depan.

“Sekarang masih guru-guru saja, dalam waktu dekat suami atau istrinya guru juga bisa divaksin. Saya tekankan, pendidikan ini jangan terhenti. Sekolah yang sudah dibuka, patuhi protokol kesehatan karena sekolah tidak akan saya tutup,” ujar Rudi.

Terkait penerapan protokol kesehatan di sekolah, sebelumnya Pemko Batam, melalui Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meninjau langsung sejumlah sekolah di Lubukbaja dan Batamkota. Dari peninjauan itu, sekolah dipastikan siap dan patuh dengan protokol kesehatan.

Adapun sekolah yang ditinjau yakni SMP Negeri 12 Kota Batam, SD Negeri 005 Batam, dan SMP Negeri 41 Batam di Lubuk Baja. Ia menegaskan, semu sekolah memiliki fasilitas pendukung protokol kesehatan seperti pengecek suhu, pencuci tangan, dan sebagainya.

Selain itu, jumlah siswa juga masih dibatasi bahkan sebagian masih menjalankan proses belajar dan mengajar secara daring. Pasalnya, meja siswa harus diberi jarak sesuai ketentuan tang berlaku. Amsakar mengatakan, proses belajar di kelas tersebut tak ingin justru menjadi klaster baru. Untuk itu, protokol kesehatan wajib diterapkan dengan ketat. Siswa pun harus terus diingatkan agar tidak abai dan pihak sekolah wajib mematuhi syarat dan aturan yang ada.

Adapun syarat yang harus dipenuhi pihak sekolah; sekolah harus menyediakan sarana sanitasi bersih, memiliki tempat cuci tangan atau hand sanitizer, pihak sekolah mampu mengakses layanan kesehatan, wajib memakai masker, punya alat pengecek suhu badan, memiliki data riwayat kesehatan siswa dan guru, dan mendapat persetujuan dari komite atau orang tua.

“Dari semua syarat ini, pihak sekolah sudah siap,” ujarnya.

Sementara itu, Guru SD Negeri 09 Batam, Nina Junita dan Resky Putri Karisma, mengapresiasi langkah Pemko Batam dalam menangani wabah Covid-19. Hal itu ia sampaikan usai mendapat vaksin Covid-19.

“Kami atas nama guru, berterima kasih sudah diberi vaksin Covid-19 ini. Semoga kami bisa bertemu lagi dengan anak didik kami dalam proses belajar dan mengajar,” kata Nina.(RK)

sumber:mediacenter.go.id

ket foto: contoh Kartu Indonesia Pintar

Jakarta,RotasiKepri.com -- Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Bincang Pendidikan dan Kebudayaan guna memperdalam pemahaman masyarakat mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka yang telah diluncurkan Kamis, 26 Maret 2021. Kegiatan ini diadakan agar lebih masif dan komprehensif pengetahuan masyarakat tentang KIP Kuliah tahun 2021 yang diupayakan semakin merdeka dan berkeadilan.

Sebelumnya, pada pekan lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim telah meluncurkan secara resmi KIP Kuliah Merdeka. Pada kesempatan itu, Mendikbud menjelaskan bahwa dengan perubahan skema baru KIP Kuliah, harapannya tidak ada lagi keraguan oleh para calon penerima KIP Kuliah untuk memilih prodi di berbagai perguruan tinggi terbaik.

“Skema baru ini juga diharapkan mampu membuat orang tua lebih percaya diri untuk mendaftarkan anaknya yang memiliki potensi untuk masuk ke perguruan tinggi di kota-kota besar tanpa mengkhawatirkan biaya hidup bagi anaknya,” terang Nadiem.

Ditambahkan oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Abdul Kahar, hal yang membedakan KIP Kuliah tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah biaya bantuan uang kuliah yang akan disesuaikan dengan tingkat kemahalan prodi. “Khusus bagi mahasiswa baru penerima KIP Kuliah Tahun Akademik 2021/2022, bisa mendapatkan bantuan biaya uang kuliah maksimal Rp12 juta untuk satu semesternya,” jelas Abdul Kahar selaku narasumber Bincang Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (29/3). 

“UKT kita sesuaikan dengan kemahalan prodi yang ada di universitas. Dengan ini semoga mahasiswa dapat lebih percaya diri dengan adanya KIP Kuliah merdeka ini dan hal inilah yang dinamakan Merdeka Belajar,” tegasnya.

Perubahan lainnya terletak pada skema bantuan biaya hidup bagi mahasiswa penerima program KIP Kuliah. Besaran biaya hidup ditentukan berdasakan indeks harga yang berlaku di daerah perguran tinggi pilihan.

“(Selama ini) Orang tua berpikir tentang keinginan anaknya yang akan mengikuti kuliah di kota-kota besar tetapi kondisi finansial keluarga kurang baik. Untuk itu, pada KIP Kuliah Merdeka ini, kami akan memberikan biaya hidup sesuai dengan tingkat kemahalan daerah para penerima KIP Kuliah,” tekan Abdul Kahar.

“Biaya pendidikan akan kita transfer langsung ke perguran tinggi, kecuali biaya hidup akan kita berikan langsung kepada para mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka,” imbuhnya.

Dikatakan Abdul Kahar, bantuan dari KIP Kuliah bisa dicabut atau dialihkan ke mahasiswa lain dengan beberapa alasan. Salah satu alasan penerimaan bantuan dari KIP Kuliah itu berhenti karena prestasinya menurun. Standar prestasi dalam hal ini merupakan ketentuan dari pihak kampus. “Standar prestasi ini tetap kampus yang menentukan. Tapi, pada batas tertentu, kampus bisa mengajukan agar KIP Kuliah ini dibatalkan atau dipindah ke mahasiswa lain yang lebih berprestasi dan membutuhkan,” jelasnya.

Selain itu, bantuan juga bisa dihentikan jika mahasiswa penerima KIP berkuliah lebih dari empat tahun. Namun, pada semester selanjutnya, mahasiswa akan dikenakan uang kuliah tunggal (UKT) terendah. Tak hanya itu, KIP Kuliah ini juga bisa dialihkan ke mahasiswa lain dengan beberapa catatan. Misalnya mahasiswa penerima meninggal dunia, mahasiswa mengundurkan diri atau tidak mendaftar pada semester tersebut. Namun begitu, ada penjelasan kasus per kasus terkait alasan pergantian penerimaan tersebut.

“Caranya tidak boleh langsung ganti. Perguruan tinggi harus komunikasi ke kami. Jangan sampai kami diaudit, dan jadi temuan. Kalau ada penjelasan kasus per kasus boleh disampaikan kenapa harus diganti,” terang Kahar.

Adapun penggantinya juga harus sama tingkat semesternya dengan mahasiswa yang diganti. “Proses dan prosedur harus minta izin kementerian, dan nanti akan ada SK-nya apakah dia berhak menerima atau tidak. Selain itu yang dapat penggantian juga semesternya harus sama dengan penerima sebelumnya dan dilaporkan di awal semester, agar tidak mengganggu proyeksi anggaran yang sudah kita rencanakan” tandasnya.(RK)

sumber:kemdikbud.go.id

ket foto: contoh Kartu Indonesia Pintar

Jakarta,RotasiKepri.com -- Mulai angkatan mahasiswa baru tahun 2021, skema Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diubah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang lebih tinggi. Skema baru untuk KIP Kuliah ini menjadi kebijakan dalam Merdeka Belajar Episode Kesembilan, yaitu KIP Kuliah Merdeka. Dengan begitu, calon mahasiswa diharapkan bisa lebih merdeka dalam memilih program studi (prodi) unggulan yang diinginkan serta memilih daerah yang menjadi lokasi perguruan tinggi pilihannya tanpa ragu karena memikirkan mahalnya biaya pendidikan prodi dan indeks harga daerah.

Untuk KIP Kuliah Merdeka di tahun 2021 ini, Kemendikbud menyiapkan anggaran sebesar Rp2,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2020, yakni Rp1,3 triliun. Pada tahun 2020, biaya pendidikan untuk penerima KIP Kuliah Merdeka disesuaikan dengan prodi yang dipilih dengan rata-rata besaran uang kuliah Rp2,4 juta per semester. Namun mulai tahun 2021, Kemendikbud membuat kategorisasi prodi menjadi tiga kategori berdasarkan akreditasi. Untuk prodi dengan akreditasi A, biaya pendidikan diberikan maksimal Rp12 juta per semester. Sementara prodi berakreditasi B maksimal Rp4 juta per semester dan prodi berakreditasi C maksimal Rp2,4 juta per semester.

Kemudian untuk biaya hidup mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka, Kemendikbud membuat klasterisasi dengan membagi menjadi lima klaster daerah. Mahasiswa yang berada di daerah klaster 1 akan menerima biaya hidup sebesar Rp800.000 per bulan, daerah klaster 2 sebesar Rp950.000, daerah klaster 3 sebesar Rp1.100.000, daerah klaster 4 sebesar Rp1.250.000, dan daerah klaster 5 sebesar Rp1.400.000. Biaya hidup tersebut juga meningkat dari biaya hidup di tahun 2020 yang besarannya sama untuk semua daerah di Indonesia, yaitu Rp700.000 per bulan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, KIP Kuliah memiliki misi untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi. “Kita percaya bahwa semua mahasiswa, walaupun kurang mampu, harus mempunyai kesempatan yang sama untuk kuliah dan memiliki pekerjaan yang lebih baik dan kompetitif di dunia industri. Mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik dan memingkatkan status ekonominya di masa depan. Kata kuncinya bukan hanya masuk universitas, tapi meningkatkan status ekonomi keluarganya,” ujar Mendikbud saat peluncuran kebijakan Merdeka Belajar Episode Kesembilan: KIP Kuliah Merdeka, secara daring, pada Jumat (26/3/2021).

Jangka waktu pemberian bantuan pendidikan dari KIP Kuliah Merdeka dibedakan berdasarkan program pendidikan, yaitu program reguler dan program profesi. Untuk program reguler sarjana dan diploma 4, KIP Kuliah Merdeka diberikan untuk maksimal delapan semester, untuk diploma 3 maksimal enam semester dan diploma 2 maksimal empat semester. Sementara untuk program profesi dibagi menjadi enam, yaitu dokter, dokter gigi, dokter hewan, ners, apoteker, dan guru. KIP Kuliah untuk program profesi dokter, dokter gigi, dan dokter hewan diberikan maksimal empat semester. Kemudian untuk program profesi ners, apoteker, dan guru diberikan maksimal dua semester.(RK)

sumber:kemdikbud.go.id

sumber foto : kemdikbud.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hari ini mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021. Kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.

“Hari ini menggembirakan untuk kita semua karena melalui kebijakan BOS dan DAK Fisik ini akan memberikan dampak positif kepada daerah terutama yang sangat membutuhkan seperti daerah 3T, karena mekanisme kebijakan anggaran afirmatif ini dirancang dengan mengikuti kebutuhan daerah masing-masing,” terang Mendikbud saat menyosialisasikan kebijakan BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021, secara daring, Kamis (25/2).

Lebih lanjut Mendikbud juga menjelaskan hasil dari kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. “Hal ini sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi. Sebanyak 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan,” ungkap Mendikbud.

Upaya transformasi pengelolaan dana BOS terus dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat penyaluran untuk  meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Selain itu mulai tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antar daerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi  (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang Sekolah Dasar (SD) rata-rata kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp900.000 (terendah) s.d. Rp1.960.000 (tertinggi). Sekolah Menengah Pertama (SMP) rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1.100.000 (terendah) s.d. Rp2.480.000 (tertinggi). Kemudian untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) rata-rata kenaikan 13,68 persen dengan satuan biaya Rp1.500.000 (terendah) s.d. Rp3.470.000 (tertinggi). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp1.600.000 (terendah) s.d. Rp3.720.000 (tertinggi). Sementara itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp3.500.000 (terendah) s.d. Rp7.940.000 (tertinggi).

“Sekarang dana BOS ada perubahan yang lebih afirmatif. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional,” jelas Mendikbud.

Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara pembayaran honor dalam kondisi normal adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga  kependidikan apabila dana masih tersedia. “Bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana, maka ketetapan honor bisa lebih dari 50%,” imbuh Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen Paud Dasmen), Jumeri saat sesi tanya jawab mendampingi Mendikbud.

Pada tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan. Pada bulan September 2020, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1 dan di bulan Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. “Ini meningkat secara dramatis karena kita menerapkan pelaporan secara daring (online). Transformasi yang luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita,” kata Mendikbud.  

Ditambahkan Jumeri, pelaporan secara daring merupakan bagian dari akuntabilitas atas bantuan yang diberikan kepada satuan pendidikan. Penerimaan laporan penerimaan tahap 1 bisa sebagai dasar untuk sekolah menerima dana BOS untuk tahap 3, bukan tahap 2. “Jadi ada selang 1 tahap bagi satuan pendidikan untuk melaporkan,” terangnya. Apabila satuan pendidikan mengalami kesulitan akses internet, hal tersebut bisa dibantu oleh dinas pendidikan setempat.   

Sementara itu, alokasi DAK Fisik untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp17,7 triliun untuk 31.000 satuan pendidikan seluruh Indonesia. Penggunaan DAK Fisik adalah untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bersifat kontraktual demi membantu kepala sekolah agar lebih fokus ke proses pembelajaran dan tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini didukung pula oleh pelibatan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) untuk melakukan asesmen kerusakan sekolah sehingga meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. “Setiap dinas PUPR punya tenaga profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi dan memonitor sehingga bisa memastikan anggaran kita tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik,” tekan Mendikbud.

Di tahun 2020, kebijakan Kemendikbud adalah menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai kategori kerusakan dan hal tersebut dipenuhi secara parsial. Sedangkan di tahun ini, strategi yang diterapkan adalah memastikan perbaikan sarana dan prasarana secara tuntas dan menyeluruh sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. “Harapannya walaupun sasaran sekolahnya lebih mengecil tapi seluruh permasalahan sarana prasarana di sekolah itu selesai,” harap Mendikbud.

Adapun produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan BOS maupun DAK fisik dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendikbud di laman https://jdih.kemdikbud.go.id.

sumber: kemdikbud.go.id/siaran pers

Ket. Foto : Presiden RI, Joko Widodo meninjau vaksinasi bagi guru di Jakarta, Rabu (24/2/2021)/ setneg.go.id.

sumber: setneg.go.id