ROTASIKEPRI.COM

Bogor,RotasiKepri.com -- Sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane tengah menyelesaikan pembangunan dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor. Pembangunan kedua bendungan merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai kontrak kerja akan rampung tahun 2021. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan optimis untuk konstruksi Bendungan Ciawi dapat segera rampung pada Juli 2021. "Untuk pembebasan lahan saat ini sudah selesai sehingga konstruksinya bisa selesai dalam waktu dekat," kata Menteri Basuki saat meninjau lokasi pembangunan Bendungan Ciawi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (5/5/2021). 

Menteri Basuki mengatakan, tantangan lainnya dalam pembangunan Bendungan Ciawi selain pembebasan lahan adalah cuaca terutama hujan yang masih sering terjadi hampir sepanjang tahun. "Untuk mengatasinya kami selimuti lahan yang masih dikerjakan saat hujan. Saat tidak hujan baru dipadatkan lagi lapis demi lapis," tuturnya. 

Setelah rampung, Menteri Basuki berpesan agar kondisi sekitar bendungan kembali dihijaukan dengan ditanami pohon. Hal ini sebagai konservasi alam pada area sabuk hijau atau greenbelt.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko dalam laporannya mengatakan, pembangunan Bendungan Ciawi merupakan bagian dari rencana induk (masterplan) Pengendalian Banjir Jakarta. "Bendungan Ciawi dan Sukamahi sebagai bendungan kering akan mengatur mengalirnya debit air di hulu Sungai Ciliwung sebelum ke Bendung Katulampa dan terus ke Jakarta. Dari titik ini diharapkan dapat mengurangi debit banjir hingga 24%," tuturnya. 

Progres konstruksi Bendungan Ciawi saat ini sudah sebesar 71% dan pembebasan lahan 96%.  Kontrak pekerjaan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor pelaksana PT. Brantas Abipraya dan PT. Sacna. Pembangunannya telah mulai pada 2 Desember 2016. Pengadaan lahan kedua bendungan dilakukan dengan skema dana talangan dimana kontraktor membiayai terlebih dahulu dan nantinya akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6.05 juta m3 dan luas genangan 39.40 hektar dengan biaya pembangunan sebesar Rp 798,7 miliar. Bendungan ini didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Rampungnya pembangunan Bendungan Ciawi akan mereduksi banjir sebesar 111,75 m3 per detik.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Krisno Yuwono.(RK)

sumber: pu.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek Jalan Tol Akses Patimban dan Jembatan Batam Bintan yang dilakukan secara tatap muka dan daring pada Kamis (6/5/2021). Penyelenggaraan market sounding ini sangat penting dalam menjaga optimisme dan kesinambungan pembangunan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan di tengah Pandemi COVID-19. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengatakan, terdapat beberapa perubahan dalam penyiapan kedua proyek tersebut dengan tujuan agar lebih menarik investor untuk melaksanakan kedua proyek ini secara KPBU. 

"Kementerian PUPR bersama Kementerian Perhubungan mendapatkan loan untuk pembangunan Jalan Tol Akses Patimban, sehingga sifat proyeknya menjadi solicited atau prakarsa Pemerintah," ujar Menteri Basuki. 

Dikatakan Menteri Basuki tujuan proyek ini adalah untuk percepatan pembangunan Jalan Tol Akses Patimban yang disinergikan dengan Pelabuhan Patimban agar pelabuhan tersebut bisa segera dimanfaatkan secara maksimal. "Jalan ini juga akan menjadi bagian rencana pengembangan kawasan di Provinsi Jawa Barat ke depan," tambahnya. 

Menteri Basuki berharap setelah proses market sounding ini akan segera dilakukan lelang (tender) sehingga konstruksi fisik proyek Jalan Tol Akses Patimban bisa dimulai pada tahun 2022. "Kalau tendernya bisa dimulai bulan depan, mudah-mudahan pekerjaan konstruksi fisiknya bisa dilakukan Tahun 2022," tutur Menteri Basuki.

Selanjutnya untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan, menurut Menteri Basuki dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengembangan kawasan di dua wilayah tersebut, sehingga tidak hanya menjadi kawasan industri tetapi juga kawasan wisata. "Saya berharap para investor dapat ikut berpartisipasi di dalam pembangunan jembatan ini sehingga kawasan Batam dan Bintan dapat menjadi kawasan yang lebih potensial untuk ekonomi dan pariwisata," ujarnya. 

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam sambutannya secara daring menyambut baik market sounding yang hari ini dilakukan dan berkomitmen akan memberikan kemudahan perijinan bagi para calon investor. "Saya yakin iklim investasi Indonesia akan semakin baik, penciptaan lapangan pekerjaan akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat dan yang terpenting meningkatkan pendapatan negara agar APBN bisa tersalur lebih banyak lagi kepada Kementerian PUPR untuk bisa membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua," ujarnya. 

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto dalam sambutannya mengatakan, telah hadir secara online sebanyak 130 peserta dalam acara tersebut. "Market sounding dua proyek ini sudah pernah dilaksanakan pada 30 April 2020, market sounding dua proyek ini diselenggarakan kembali karena ada perubahan dalam penyiapan kedua proyek," tuturnya. 

Perubahan tersebut yakni Jalan Tol Akses Patimban yang mengalami perubahan skema KPBU yang sebelumnya Unsolicited (prakarsa Badan Usaha) menjadi Solicited. Rencananya Jalan Tol Akses Patimban ini akan memiliki total panjang 37,05 km dengan nilai investasi sebesar Rp.4,32 triliun serta dukungan Pemerintah sebesar Rp.4,17 triliun.  Sedangkan untuk proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang memiliki total panjang 14,763 km mengalami perubahan nilai investasi yang cukup signifikan, dari sebelumnya Rp 8,78 triliun menjadi sebesar Rp.18,10 triliun.(RK)

sumber: pu.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com -- Sebagai tindak lanjut atas usulan Nyak Sandang kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan Maret 2018 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pembangunan Masjid Nyak Sandang di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Pembangunan masjid merupakan bentuk penghargaan Negara kepada Nyak Sandang yang merupakan salah satu penyumbang pembelian pesawat pertama Republik Indonesia atau Seulawah RI-001. 

"Pembangunan dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada Nyak Sandang dengan memberikan fasilitas Ibadah yang lebih berkualitas,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Pembangunan Masjid Nyak Sandang dimulai pada Oktober 2020 dan ditargetkan akan rampung pada Oktober 2021. Pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh kontraktor PT. Putra Nanggroe Aceh serta Konsultan Perencana oleh CV Target Consultant dengan biaya APBN sebesar Rp 34 miliar. 

Pembangunan Masjid Nyak Sandang dibangun di atas lahan seluas 4.940 m2 terdiri dari bangunan utama, balai pengajian, perpustakaan, kantor pengurus, kios sovenir, menara, dan fasilitas pendukung lainnya dengan luas area bangunan masjid 2.518 m2. Saat ini progres pekerjaan fisik telah mencapai 42,18 %. 

Masjid didesain dengan konsep Islam, Iman, dan Ihsan yang diharapkan dapat menampung sekitar 940 orang. Diharapkan dengan dibangunnya Mesjid Nyak Sandang selain sebagai tempat ibadah, juga menjadi tujuan wisata religi di Aceh. (RK)

sumber:pu.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com -- Untuk meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus membuka peluang investasi bidang jalan dan jembatan,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong mendorong inovasi pembiayaan pembangunan Jembatan Batam – Bintan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi sarana terbaik untuk mewujudkan pembangunan suatu wilayah atau daerah dengan tanpa membebani anggaran negara. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembiayaan pembangunan infastruktur dengan skema KPBU memiliki keunggulan dibandingkan dengan APBN. Di antaranya adalah bagi swasta memiliki kepastian pengembalian (investasi) plus keuntungan, sementara keuntungan Pemerintah proyeknya banyak yang mengawasi, sehingga tercipta tertib admininistrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat lebih baik.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga tengah melakukan pengkajian teknis dan finansial pada pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Rencananya, pembiayaan pembangunan jembatan tersebut menggunakan skema KPBU. Namun demikian, Pemerintah juga memberi dukungan finansial agar proyek tetap feasible.

“Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, tidak bisa totalitas dibiayai oleh KPBU, tetapi harus ada porsi dibantu oleh Pemerintah. Porsi Pemerintah sekitar 30%,” ujar Direktur Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Yudha Handita Pandjiriawan. 

Menurut Yudha, Jembatan Batam – Bintan termasuk jembatan khusus yang terdiri dari 2 jembatan, yakni Batam-Tanjung Sauh dan Tanjung Sauh-Bintan. Sementara untuk porsi pembiayaan Pemerintah pada jembatan penghubung Batam – Tanjung Sauh, sedangkan Tanjung Sauh – Bintan akan dibangun oleh investor melaui proses lelang. 

“Jembatan Batam ke Tanjung Sauh sekitar 2.000 meter dan Tanjung Sauh ke Bintan 5.000 meter, jadi total panjangnya sekitar 7.000 meter,” terang Yudha. 

Desain awal pembangunan jembatan ini sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 2005 dan diperbarui tahun 2010. Namun karena kedepan berbentuk jembatan tol atau kendaraan yang lewat akan dikenakan tarif, sehingga terdapat perubahan desain agar menyesuaikan standar tol. Di mana lebar jembatan yang sebelumnya 28 meter disesuaikan menjadi 33 meter. 

“Untuk jembatan Tanjung Sauh ke Bintan yang KBPU, nanti desain yang ada menjadi basic design untuk diupdate oleh investor menjadi DED (detail engineering design), sehingga untuk ditindaklanjuti apa yang kurang difinalisasi. Sementara Jembatan Batam – Tanjung Sauh karena menjadi tugasnya Pemerintah, kami akan selesaikan kekurangan yang ada dalam beberapa bulan, sehingga saat proses KPBU selesai, DED-nya juga selesai,” tuturnya. 

Yudha mengatakan untuk progres saat ini masih dalam tahap finalisasi pembahasan KPBU dan diharapkan segera mulai konstruksi. Jembatan Batam –Bintan akan mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di Tanjung Sauh dan shelter-shelter di Pulau Bintan, sehingga juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan konektivitas di wilayah Kepulauan Riau, dengan mengurangi waktu tempuh dan juga biaya transportasi orang dan barang. 

“Bapak Menteri PUPR dan Bapak Presiden berharap tahun 2024 tidak ada pembangunan fisik. Itu menjadi concern kami, maka targetnya sebelum 2024 jembatan ini sudah selesai,” kata Yudha.(RK)

sumber:pu.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com -- Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi bencana alam di awal tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan rehabilitasi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi di Sulawesi Barat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat sejumlah langkah penanganan pascabencana di Sulawesi Barat. Pertama, prioritas membuka akses konektivitas Majene dan Mamuju. Kedua, pembersihan puing. Ketiga untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri. "Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit," ujar Menteri Basuki.

Di Sulawesi Barat Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung yang terdiri 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 rumah susun/perumahan serta 2 instalasi air minum.

Dari 96 bangunan tersebut, 82 bangunan sudah mulai ditangani dengan capaian progres fisik mencapai 34,15%. Bangunan tersebut terdiri dari 46 bangunan proses perbaikan, 11 bangunan dalam proses pembongkaran dan 25 bangunan telah selesai dimana 12 bangunan telah dilakukan serah terima pemanfaatan.

Bangunan yang telah dilakukan serah terima tersebut di antaranya Gedung Dinas Kominfo Sulbar yang mengalami kerusakan ringan. Rehabilitasi gedung ini dilaksanakan selama 23 hari yakni dari 18 Februari 2021-14 Maret 2021 dan sudah dilakukan serah terima pada 19 Maret 2021. Selanjutnya, Gedung Laboratorium dan IGD RSUD Kabupaten Mamuju yang mengalami kerusakan sedang. Rehabilitasi dilaksanakan selama 44 hari dari 8 Februari 2021-23 Maret 2021 dan telah dilaksanakan serah terima pada 25 Maret 2021.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga merehabilitasi 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri yang rusak. Terdapat 1 sekolah negeri yang sudah masuk ke dalam program penanganan reguler Direktorat Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya TA 2021 ini.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan total kebutuhan anggaran Rp 856,8 miliar. “Kebutuhan ini dibagi ke dalam dua tahun anggaran yakni TA 2021 sebesar Rp 400,9 miliar dan TA 2022 sebesar Rp 455,8 miliar,” jelas Diana.

Sementara itu, untuk mempermudah rehabilitasi, pelaksanaan di lapangan dibagi menjadi 5 klaster penanganan. Kriteria pembagian klaster yakni, zonasi lokasi penanganan (kedekatan lokasi penanganan), kompleksitas penanganan, kemampuan dan kesiapan penyedia jasa, serta pengalaman pekerjaan sejenis. 

Klaster satu terdiri dari 9 gedung pemerintah dan 3 gedung fasilitas kesehatan. Klaster dua terdiri dari 12 gedung pemerintah, 1 rumah ibadah dan  4 rumah susun/perumahan. Klaster tiga terdiri dari 16 gedung pemerintah, 12 gedung fasilitas kesehatan, 1 rumah ibadah dan 1 rumah susun/perumahan. Klaster empat  terdiri dari 3 gedung pemerintah dan 11 gedung fasilitas kesehatan. Klaster lima terdiri dari 16 gedung pemerintah, 3 gedung fasilitas kesehatan, 2 fasilitas pendidikan dan 2 infrastruktur lainnya. 

Untuk rehabilitasi di Sulawesi Barat, Kementerian PUPR telah menunjuk 5 kontraktor pelaksana. Klaster satu dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya dengan manajemen konstruksi PT VIrama Karya, klaster dua oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan manajemen konstruksi PT Indah Karya, Klaster tiga oleh kontraktor PT Hutama Karya dan manajemen konstruksi PT Virama Karya, klaster empat oleh kontraktor PT WIKA Gedung dengan manajemen konstruksi PT Indah Karya, klaster lima oleh kontraktor PT Adhi Karya dengan manajemen konstruksi PT Yodya Karya.(RK)

sumber:pu.go.id