ROTASIKEPRI.COM

Sumsel,RotasiKepri.com--Joko Widodo kembali menyampaikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Menurut Presiden, hilirisasi batu bara menjadi DME akan bisa menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp80 triliun.

"Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun," ujar Presiden dalam sambutannya.

"Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji," lanjutnya.

Proyek hilirasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp7 triliun.

"Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor," paparnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Presiden pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.

"Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan," lanjutnya.

Sebagai contoh, Presiden menyebut bahwa proyek hilirasi batu bara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka berpotensi menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara langsung.

"Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat," tambahnya.

Untuk itu, Presiden telah mengumpulkan jajarannya yang berkaitan untuk memastikan agar proyek hilirasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan. Presiden juga berharap bahwa proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.

"Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.

"Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar," ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian. 

source: setneg.go.id

Bintan,RotasiKepri.com -- Presiden Joko Widodo meluncurkan pelepasan ekspor perdana tahun 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada Selasa, 25 Januari 2022. Presiden mengapresiasi perusahaan yang telah berani melakukan hilirisasi industri bahan mineral dan tambang.

"Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi tentu saja dengan risiko-risiko yang ada. Kita harapkan semua bahan mentah kita olah sendiri di Tanah Air," ujar Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Presiden pun mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut.

"Ini harganya harga bahan mentah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto, harusnya bisa 15 kali lipat hanya dijual 30 tadi. Padahal kalau menjadi barang jadi bisa 700. Ini enggak bisa diterus-teruskan,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menceritakan kunjungannya ke Kabupaten Muara Enim dalam rangka peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME). Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hilirisasi industri tersebut.

“Tadi kembali ke DME, dimetil eter, kita punya bahan baku banyak sekali, gede sekali, kita malah impor elpiji Rp80-an triliun setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini, terlalu enak kita ini,” tambahnya.

Hilirisasi industri, tambah Presiden, juga akan memberikan banyak keuntungan bagi negara seperti pajak baik pribadi maupun perusahaan hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Yang paling penting membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, bisa 7 ribu, kemarin di Konawe 27 ribu, di Morowali 45 ribu, ini yang dibutuhkan rakyat,” imbuhnya.

Presiden pun kembali menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menghentikan ekspor minerba dalam bentuk bahan mentah meskipun kebijakan tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Dengan risiko apapun satu persatu akan saya stop. Nikel ore stop ini kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti stop bauksit, stop, mesti ada yang gugat lagi silakan gugat enggak apa-apa kita hadapi," tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

source: setneg.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com -- Indonesia akan berusaha agar Presidensi G20 tahun 2022 dapat menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan dan kecemasan masyarakat dunia dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

"Tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Kami akan mengedepankan partnership dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang," ujar Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global. Prioritas pertama adalah menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis.

"Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan harus dapat dimobilisasi secara cepat (sebagai) upaya untuk mencegah krisis selanjutnya," ungkapnya.

Sedangkan prioritas kedua menurut Presiden Jokowi adalah optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi yang dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM. Selain itu, literasi dan kemampuan digital masyarakat juga harus turut ditingkatkan dan keamanan data juga harus tetap dijaga.

"Yang ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Kita perlu menyediakan teknologi dan pendanaan. Melalui teknologi, mampu mendorong produksi berbasis ekonomi hijau," ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 Indonesia. Menurutnya, tiga prioritas tersebut merupakan kesempatan dan peluang investasi yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

"Saya mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, yang lebih inklusif. Kerja sama tidak hanya antara pemerintah, not only G-to-G but also G-to-B, or even B-to-B," ujar Presiden.

Presiden Jokowi meyakini bahwa Presidensi G20 Indonesia akan memberikan dampak konkret bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Presidensi Indonesia harus memanfaatkan kerja sama G20 untuk meningkatkan perdagangan, industrialisasi, hingga penguasaan teknologi, baik di Indonesia maupun dunia internasional.

"Presidensi Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia. Interaksi dengan pelaku ekonomi akan saya intensifkan selama presidensi Indonesia," ungkap Presiden.

Selain interaksi secara intensif, berturut-turut dengan KTT G20, Indonesia juga akan menyelenggarakan WEF Roundtable on Downstream Industries, Bloomberg CEO Forum, dan Digital Transformation Expo.

"Sekali lagi, saya mengundang sektor swasta untuk mengidentifikasi kontribusi nyata yang dapat diberikan di tiga sektor prioritas: kesehatan, digital, dan transisi energi. Berbagai komitmen tersebut akan dimasukkan dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery," ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman  dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(RK)

source : setneg.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com -- Kementerian Ketenagakerjaan melalui Satgas Pelindungan PMI (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan PMI melaksanakan sidak di rumah yang dijadikan penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Jl. Munggang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan pada Sabtu (15/1/2022) sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat.

Dalam Sidak tersebut, Satgas menemukan 25 CPMI yang tidak memilki dokumen penempatan dan diindikasikan ditampung oleh PT PBAS. Mereka akan ditempatkan ke Arab Saudi sebagai Pekerja Rumah Tangga.

Pada pendataan awal, ke-25 CPMI itu berasal dari Nusa Tenggara Barat sebanyak 12 orang, Jawa Barat sebanyak 7 orang, Jawa Timur sebanyak 2 orang, dan masing-masing 1 orang berasal dari  Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Banten dan Jawa Tengah.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menyampaikan bahwa sidak ini merupakan yang ketiga kali di Januari 2022 dan menyelamatkan 112 orang CPMI yang akan ditempatkan secara nonprosedural yang berdampak pada TPPO.

"Kami akan menugaskan Dir Bina P2PMI untuk segera melakukan pendalaman terhadap hasil sidak di tanggal 15 Januari 2022 ini yang mana diduga adanya keterlibatan PT PBAS yang merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)," ucap Dirjen Suhartono.

Dirjen Suhartono kembali menghimbau kepada masyarakat yang berniat akan bekerja ke luar negeri agar memastikan bahwa proses penempatan dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin dari pemerintah dan dilakukan sesuai dengan prosedur.

"Cara memastikannya dapat dilakukan dengan cara mendatangi atau menghubungi Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) setempat," ucapnya.

Direktur Bina P2PMI, Rendra Setiawan menyatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti hasil sidak untuk mendalami keterlibatan P3MI.

"Apabila terbukti, kami tidak akan segan menjatuhkan sanksi administratif kepada P3MI tersebut dan juga akan berkoordinasi dengan Ditjen Binwasnaker, Kemnaker untuk bersama-sama mendalami hasil sidak ini terkait unsur pidananya," ucap Rendra.(RK)

source : kemnaker.go.id

Dalam pertemuan tersebut, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari menekankan  bahwa KKP siap memberikan fasilitasi dan konsultasi perizinan pemanfaatan ruang laut sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

“Kami siap mendukung dan tentunya ingin rencana dan strategi yang telah disusun dalam sinergi penyediaan energi listrik ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Tari.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyelenggarakan pertemuan yang membahas pengaturan ekspor tenaga listrik dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait serta badan usaha bidang ketenagalistrikan. Salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti adalah koordinasi lebih lanjut mengenai penataan ruangnya dengan KKP. Atas dukungan KKP, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari juga menyampaikan apresiasi terhadap penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari EBT ini.

PLN (Persero) merencanakan pembangunan sistem ketenagalistrikan di wilayah Sumatera hingga mencapai target untuk siap mengirimkan listrik ke luar negeri. Hal ini terungkap dalam penjelasan yang disampaikan oleh Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) Edwin Nugraha Putra.

“Untuk interkoneksi Indonesia-Singapura, nantinya lokasi gardu induk harus berada di pulau terdepan sebagai lokasi yang paling efektif untuk koneksi dengan pembangkit pemasok EBT,” ungkap Edwin.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. PLN Batam, Nyoman S. Astawa menjelaskan latar belakang dan skema bisnis konsorsium serta usulan landing station baru di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Transmisi dari wilayah Indonesia ke Singapura dibangun oleh PT. PLN dengan skema power wheeling dan seluruh eksportir energi listrik ke Singapura dapat menggunakan wilayah usaha PT. PLN.

“Dalam hal kesesuaian terhadap koridor kabel dan/atau pipa bawah laut sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021, lokasi landing station harus berada dalam wilayah teritorial Batam, sehingga PT. PLN Batam mengusulkan lokasi di Pulau Lumba Besar untuk menjadi landing station,” jelas Nyoman.

Berkaitan dengan lokasi interkoneksi dari Indonesia ke Singapura yang melalui perairan Selat Singapura, Tari menerangkan saat ini belum terdapat koridor kabel bawah laut yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, sehingga perlu meninjau rencana zonasi di perairan sekitar.

Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin kembali mengingatkan bahwa pemanfaatan ruang laut Indonesia harus efektif dan efisien. Permintaan energi dalam jumlah besar dari Singapura akan menarik kerja sama dari pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan. Doni juga menjelaskan sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Singapura, potensi perairan Indonesia untuk dilewati kabel interkoneksi sangat besar.

“Perlu dipertimbangkan kerja sama antara pemrakarsa luar negeri dengan (pelaku usaha) dalam negeri sehingga dapat ditentukan dan digunakan satu koridor yang sama menuju Singapura,” sambungnya.

Pada akhir pertemuan, mewakili Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Ahmad Almaududy Amri menyampaikan bahwa mengacu pada the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, negara pantai memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan terhadap kabel yang masuk ke wilayahnya serta memiliki hak untuk memberikan atau menolak izin. Selain batas wilayah teritorial antara Indonesia dan Singapura, perlu diperhatikan juga mengenai aspek keselamatan dan keamanan serta mempelajari ketentuan negara tujuan dalam mengatur kabel bawah laut.

Sejalan dengan arah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono penataan ruang laut merupakan ‘panglima’ dalam pembangunan seluruh sektor di laut. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan masyarakat pesisir, memberikan kepastian hukum, kepastian ruang dan kepastian berusaha dan investasi bagi pengguna ruang laut, menjadi acuan perolehan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta menjadi strategi untuk menerapkan ekonomi biru dan menjadi alat kendali untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.(RK)

source: kkp.go.id

Melalui sertifikasi elektronik ini setidaknya terdapat efisiensi APBN sejumlah Rp1,6 miliar yang berasal dari biaya pencetakan dan distribusi/pengiriman.

"Di era transformasi digital, BKIPM selaku otoritas kompeten dituntut lebih terkendali, efektif, dan efisien, sehingga perlu tranformasi layanan penerbitan sertifikat KIPP domestik dari paper based ke paperless," kata Plt. Kepala BKIPM, Hari Maryadi, Jumat (7/1/2022).

Hari mengungkapkan, digitalisasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 3 Agustus 2020. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta percepatan transformasi digital dengan mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital.

Dalam kesempatan tersebut, Hari menyebut keunggulan e-SKIPP di antaranya memberikan kemudahan dalam pemeliharaan dan pengelolaan dokumen SKIPP serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain itu, e-SKIPP juga untuk menghindari risiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian pada dokumen fisik sekaligus mendukung program go green pemerintah, dengan pengurangan penggunaan kertas dan tinta.

"Melalui digitalisasi ini juga semakin mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan dan pelayanan penerbitan SKIPP," urainya.

Tak hanya itu, e-SKIPP juga menjadi bentuk efisiensi pelaksanaan tindakan KIPM serta memberikan kemudahan untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan SKIPP sekaligus lebih hemat biaya. Terlebih di era pandemi Covid-19 saat ini, penggunaan teknologi digital juga diperlukan guna mengurangi tatap muka antara petugas dengan pengguna jasa di konter pelayanan penerbitan SKIPP.

"Jadi ini suatu bentuk komitmen kami dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat," tutupnya

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut sistem teknologi sudah berkembang pesat. Menurutnya, negara lain sudah banyak yang menggunakan teknologi canggih untuk mendapatkan akurasi dalam menghimpun data, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.(RK)

source : kkp.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com --  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan akselerasi peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan di tahun 2022. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti memastikan jajarannya telah menyiapkan sejumlah bantuan guna mencapai target tersebut.

Bagi pengolah dan pemasar perikanan, KKP menyiapkan bantuan berupa 6 unit sarana pasca panen dan 2.000 unit coolbox. Selanjutnya ada juga 13 unit gudang beku portable, 6 unit  pabrik es serta 10 unit mobil refrigrasi (berpendingin) yang dipersiapkan di tahun 2022 ini. Tak hanya itu, Artati menyebut sistem informasi pasar ikan akan dibangun untuk mendukung implementasi program prioritas KKP.

"Kita juga sedang mempersiapkan pembangunan 1 unit gudang beku untuk memperkuat rantai pasok pelaku usaha," jelas Artati di Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Hal lain yang sudah disiapkan ialah pengembangan raiser ikan hias.

"Sebagai bagian dari akselerasi untuk industri ikan hias, tahun ini kita siapkan pembangunan 1 unit prasarana pengembangan ikan hias di Raiser Cibinong," terang Artati.

Selain itu, KKP menyiapkan bantuan berupa 250 unit peralatan pengolahan dan 300 unit chest freezer, serta ada juga 100 paket kemasan produk olahan guna menjaga kualitas produk yang dipasarkan dan meningkatkan nilai tambahnya.

Sebagai informasi, pada 2021, KKP menyerahkan paket bantuan Gudang Beku Portabel kapasitas 20 ton kepada Gabungan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Gapoklahsar) Sri Rahayu di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Bantuan tersebut menjadi langkah awal pengembangan usaha pemindangan berbasis kawasan untuk meningkatkan jejaring bisnis dan konektivitas usaha di Karawang.

"Belajar dari tahun lalu, bahwa bantuan-bantuan ini cukup efektif dalam mendukung perekonomian masyarakat perikanan, jadi tahun ini kita tingkatkan," ujarnya.

Selain bantuan, KKP masih tetap konsen dengan peningkatan konsumsi ikan. Prognosa capaian Angka Konsumsi Ikan (AKI) Nasional tahun 2021 sebesar 55,37 kg per kapita setara ikan utuh segar, sehingga KKP terus menggencarkan Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Tahun 2022, KKP menargetkan AKI Nasional sebesar 59,53 kg per kapita setara ikan utuh segar.

“Untuk mencapai target AKI Nasional 2022, Ditjen PDSPKP kembali menyelenggarakan kampanye Gemarikan di 34 Provinsi dengan target sasaran yang diperluas termasuk rawan gizi dan stunting,” pungkas Artati.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa tiga program terobosan KKP juga harus diperkuat dengan tiga aspek, yakni peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor.(RK)

source : kkp.go.id

Didorong oleh kepedulian terhadap tanggung jawab bela negara yang diberikan kepada anggota Polri danjuga  sebagai upaya BUMN dalam meningkatkan generasi muda unggul melalui pendidikan, Kementerian BUMN dan BUMN memberikan apresiasi berupa bantuan beasiswa kepada putera-putri yang berasal dari keluarga Polri.

Beasiswa dalam bentuk tabungan pendidikan ini diberikan kepada putera-putri dari keluarga Polri yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Program apresiasi beasiswa perguruan tinggi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Ballroom Markas Besar Polri (14/12).

33 BUMN bersatu untuk menyelenggarakan Program Dukungan Pendidikan Perguruan Tinggi Bagi Putra dan Putri Polri. Melalui program ini 876 putera dan putri anggota Polri yang terpilih memperoleh bantuan dana pendidikan Rp5 juta per anak.

"Alhamdulillah, penyerahan beasiswa dukungan pendidikan tahun ini untuk putra-putri dari Polri. Kuota dukungan beasiswa pendidikan tahun 2021 ini 876 kuota, meningkat dari tahun 2020 lalu, yang hanya 606 kuota. Program dukungan beasiswa pendidikan untuk putra-putri Polri ini merupakan satu bentuk kepedulian BUMN terhadap tanggung jawab bela negara yang dilaksanakan oleh Polri. Ini upaya kita bersama meningkatkan kekuatan dalam negeri melalui pendidikan yang berkualitas, sehingga kita dapat mewujudkan Indonesia yang merdeka berdaulat," ujar Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick Tohir  juga mengungkapkan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu dari tiga fokus utama CSR BUMN yaitu Pendidikan, Lingkungan dan UMKM.(RK)

Dubai,RotasiKepri.com -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi, di Jawa Timur. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang kompeten melalui kegiatan Vocational Training Enhancement Program: Development Vocational Training Center for Banyuwangi.

Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, M. Ali Hapsah, sebagai Project Management Unit (PMU) mengungkapkan, ada dua kejuruan dan program pelatihan yang akan dikembangkan dalam program peningkatan pelatihan kejuruan melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Austria di BLK Banyuwangi.

"Kejuruan yang akan dikembangkan adalah kejuruan welding (las) dan tourism (pariwisata) dengan empat komponen pekerjaan utama yaitu Konstruksi gedung; Pengadaan peralatan pelatihan; Pengembangan program dan modul pelatihan, serta learning management system (LMS); Pelatihan instruktur," kata Ali Hapsah usai pertemuan secara daring dengan Sigmund Nemetti (Commercial Counsellor, Austrian Embassy) dan Tino Terraneo (Austrian Technology Corporation) di area business meeting paviliun Indonesia pada Expo 2020 Dubai di Dubai, Persatuan Emirat Arab, Selasa (21/12/2021) waktu setempat.

Ali Hapsah menambahkan, kedua belah pihak setuju untuk proses percepatan kerja sama ini dan pihak Austria berjanji akan segera menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya yang akan dipresentasikan pertengahan Januari 2022 untuk tahapan selanjutnya.

"Dengan pengembangan pusat pelatihan vokasi BLK Banyuwangi ini, diharapkan turut mendorong industri pariwisata di Indonesia," ujar Ali Hapsah.

Secara terpisah, Ali Hapsah mengatakan pihaknya juga mengadakan pertemuan dengan Iris Achmann, Assistant Manager WKO (Kadin Austria) di paviliun Austria Expo 2020 Dubai. Pertemuan digelar untuk menjajaki kerja sama pemagangan di Austria, sekaligus regulasi yang ada di Austria sebagai syarat pemagangan.

Ali melanjutkan dari pertemuan singkatnya, pihaknya dapat belajar bahwa Kadin di Austria memiliki keterlibatan sangat kuat dalam memastikan SDM yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pelatihan termasuk lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri.

"Kadin di Austria terlibat dalam proses penciptaan tanaga kerja yang siap pakai dalam industri. Di Indonesia dalam Ranperpres saat ini sudah masuk tahap finalisasi penguatan keterlibatan dan Kadin/Apindo. Mulai dari penyusunan standar pelatihan, pelatihan, proses uji kompetensi, dan fasilitasi pemagangan menjadi bagian yang dikuatkan dalam Perpres tersebut," ujarnya.(RK)

source : kemnaker.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com -- Kemajuan satu negara,tergantung bagaimana cara pemerintah dalam mengelola negara itu. Sumber daya manusia ) SDM ) sangat besar pengaruhnya dalam mengelola satu negara. sehingga dibutuhkan orang - orang yang punya kemampuan dan berakhlak.

Untuk itu, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyelenggarakan Ceramah Keagamaan Islam oleh Ustaz Hasbullah Ahmad. Ceramah yang bertujuan membina kerohanian Islam dan meningkatkan kecerdasan spiritual serta emosional bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kemensetneg ini berlangsung secara daring dan juga luring di Aula Serbaguna Gedung III Kemensetneg.

“Kajian ini merupakan kegiatan rutin kita dalam rangka menimba, menata hati agar kita semua tidak hanya bisa bekerja keras tapi juga bekerja cerdas yang Pak Menteri berkali-kali sampaikan. Salah satu bekerja cerdas tidak hanya intelektual tapi spiritual dan emosional. Mudah-mudahan nanti dari Ustaz dapat kita ambil pelajaran dan sebisa mungkin kita amalkan,” ucap Agussalim sebagai Kepala Biro SDM Kemensetneg.

Menyikapi hal-hal yang terjadi di Indonesia seperti musibah atau bencana yang kerap datang silih berganti saat ini, sebagai hamba-Nya cenderung Ketika mendapat masalah, manusia sering menyalahkan Allah SWT. Hasbullah menyampaikan beberapa tafsiran Alquran, “Sesuai Surat Ar-Rum (41), sesungguhnya bencana yang datang di muka bumi baik di lautan dan daratan bukan karena Allah SWT namun disebabkan tangan-tangan manusia yang cenderung mendatangkan petaka itu sendiri”.

Hasbullah menjelaskan bahwa manusia juga telah banyak melanggar sunatullah, tidak bisa memelihara alam, dan melakukan kezaliman serta ketamakan dan keserakahan. Sementara itu, agama senantiasa mengajak dan menuntut agar manusia senantiasa mendekatkan diri kepada Alah SWT. Hasbullah mengingatkan jamaah berdasarkan Surat An-Nisa (79) tentang apa-apa yang datang seperti  kenikmatan dan anugerah, itu berasal dari Allah SWT. Soal rezeki yang tidak manusia minta namun tetap datang, bahkan kepada hamba yang ingkar/bangkang terhadap Allah SWT, itu disebut istidradj.

Melanjutkan tafsiran, Hasbullah menerangkan Surat Hud (117) dengan penjelasan bahwa Allah SWT tidak akan menimpakan satu bentuk keburukan kepada hamba-Nya selagi hamba-Nya melakukan hal-hal yang baik. “Selain karena banyak melanggar sunatullah, Allah SWT mendatangkan petaka karena manusia kurang bersyukur akan nikmat-Nya. Orang yang bermaksiat kepada Allah SWT belum tentu merasa bahagia. Rasulullah mengatakan bahwa kebahagiaan itu ada di hati,” kata Hasbullah.

Anugerah Allah SWT begitu luas seperti kesehatan, kesalehan anak, rumah tangga yang sejahtera, dan sebagainya. Sesuai Surat Ibrahim (7), Hasbullah menjelaskan apabila hamba-Nya bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Sebaliknya, apabila manusia mengingkari nikmat sesungguhnya azab Allah SWT sangat pedih dan tidak ada keberkahan walaupun banyak materi yang dimiliki. Oleh karena itu, manusia diingatkan untuk bersedekah.

Ketika jauh dari anggota keluarga, Hasbullah juga mengingatkan untuk tidak lupa beramal dengan mendoakan dan bersedekah, termasuk sedekah dengan niat kepada keluarga yang sudah meninggal. “Jangan pernah takut untuk bersedekah, yakinlah setiap yang kita berikan untuk orang yang berhak, Allah SWT tidak akan memiskinkan kita (mereka yang suka bersedekah baik doa atau harta),” tegas Hasbullah.

Pada kajian kali ini, Pejabat dan Pegawai Kemensetneg diajak bersholawat. Bersholawat untuk keluarga, kerabat, dan semua hamba Allah SWT agar mendapatkan berkah. “Dengan kajian ini, mudah-mudahan hati kita dekat dengan Allah SWT, perbanyak zikir, perbanyak istigfar, perbanyak sedekah. Mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi bermanfaat,” pungkas Hasbullah mengakhiri ceramahnya.(RK)

sourc setneg.go.id

"Bandara ini sangat penting untuk melayani peningkatan kebutuhan transportasi udara bagi masyarakat dan melayani arus pergerakan orang yang makin ramai," ujar Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa konektivitas adalah kunci di era kompetisi antarnegara yang makin sengit. Untuk itu, pemerintah harus mampu membuat konektivitas antarprovinsi, antardaerah, antarkabupaten makin mudah dan lancar, terjangkau oleh masyarakat, sehingga sentra-sentra ekonomi yang baru akan tumbuh makin banyak di berbagai daerah.

"Kita patut bersyukur angka investasi tahun ini di luar Jawa makin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan di Jawa dan peningkatan investasi di luar Jawa ini tidak lepas dari upaya kita dalam menyiapkan infrastruktur secara merata di seluruh penjuru Tanah Air," jelasnya.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi Indonesia-sentris. Presiden meyakini bahwa daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur konektivitas dan transportasi yang memadai.

"Sehingga produksi akan meningkat, distribusi akan lancar, menjangkau pasar yang makin besar dan luas, dan menekan waktu serta biaya sehingga biaya logistik menjadi makin efisien dan kompetitif," tandasnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam laporannya menyampaikan bahwa Bandara Tebelian merupakan bandara kedua di Kabupaten Sintang dan dibangun untuk menggantikan Bandara Susilo yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Kehadiran Bandara Tebelian diharapkan dapat mendukung berbagai industri dan pariwisata di Kabupaten Sintang dan daerah sekitarnya.

"Bandara ini yang sangat penting untuk mendukung industri perkebunan, pertambangan, pariwisata di Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, Melawi," ujar Menteri Perhubungan.

Bandara Tebelian berdiri di atas lahan seluas 153,6 hektare dan memiliki terminal penumpang seluas 2.000 meter persegi. Bandara Tebelian memiliki landas pacu sepanjang 1.820 meter dan lebar 30 meter yang saat ini dapat didarati oleh pesawat sejenis ATR-72/600. Landas pacu tersebut dapat dikembangkan hingga 2.200 meter.

"Apabila kita bisa memperpanjang (landas pacu), maka ini akan bisa didarati (pesawat) narrow body 737," imbuh Budi.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian Bandara Tebelian yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Bupati Sintang Jarot Winarno. Hadir juga Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.(tim)

source:setneg.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com -- Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), baik pada level kawasan maupun global. Salah satu wujud konkretnya adalah penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) yang tepat hari ini, 9 Desember 2021, diselenggarakan untuk tahun ke-14.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat berbicara pada Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 9 Desember 2021.

"Ini adalah tahun ke-14 pelaksanaan Bali Democracy Forum. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders," ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, BDF adalah forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktik terbaik bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi.

"Kita yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal. Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah homegrown democracy. BDF juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil yang merupakan pilar penting demokrasi," imbuhnya.

Di samping itu, bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia juga mendorong kemajuan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan secara konsisten wakil Indonesia dalam komisi tersebut adalah dari kelompok masyarakat madani.

Indonesia juga menjadi inisiator dari pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN. Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan kembali oleh Indonesia.

"Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan reviu. Indonesia terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM di OKI," lanjutnya.

Di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN mengenai five points of consensus dapat diimplementasikan. Presiden Jokowi meyakini bahwa demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.

Sementara itu, di Afghanistan, Indonesia akan terus berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan.

"Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Dukungan semua pihak dibutuhkan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada yang ditinggalkan," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard.(Tim)

source:setneg.go.id

Jakarta,RotasiKepri.com --  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menpora Zainudin Amali, kembali melakukan pengarahan di Provinsi Papua terkait dengan persiapan jelang PON ke-XX. Kali ini, mereka memberikan pengarahan kepada Forkopimda Kabupaten Mimika. 

Dalam pengarahannya, Sigit mengimbau kepada Forkopimda Mimika, untuk menyiapkan langkah Extraordinary agar laju pertumbuhan Covid-19 tidak mengalami peningkatan ketika berlangsungnya perhelatan pekan olahraga nasional tersebut. 

"Kondisi kasus Covid-19 di Papua yang sudah melandai pasca-lonjakan kasus pada tanggal 8 Agustus 2021 harus kita pertahankan dengan langkah-langkah extraordinary, jangan sampai terjadi lonjakan kasus kembali ketika PON XX Papua dilaksanakan," kata Sigit saat memimpin rapat bersama Forkopimda Mimika, Papua, Sabtu (28/8/2021).

Persiapan dengan langkah luar biasa itu, kata Sigit bisa dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat bagi atlet, pelatih, official, tamu undangan, dan panitia PON ke-XX. 

Terkait hal itu, mantan Kapolda Banten itu menyebut strategi penanganan dan pengendalian virus corona untuk seluruh pihak terkait, harus dilakukan sejak keberangkatan, ketika tiba, dan saat menetap ketika menjalani pertandingan. 

Untuk peserta yang hendak berangkat mengikuti PON, Sigit menekankan harus melakukan test Covid-19 dalam waktu dua atau tiga hari sebelum perjalanan. 

"Kurangi kontak fisik dengan orang lain selama 14 hari sebelum keberangkatan. Siapkan daftar nama orang yang kontak erat untuk di validasi oleh petugas Covid-19 PB PON XX. Laksanakan protokol kesehatan sesuai rekomendasi Kemenkes, termasuk mengganti masker setiap hari atau masker kain dilapis 2 atau 3," ujar Sigit.

Kemudian ketika tiba di Papua, Sigit mendorong Forkopimda untuk aktif memastikan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Menyerahkan hasil test Covid-19. 

Selanjutnya ketika menetap untuk mengikuti pertandingan, Sigit meminta agar melakukan pengawasan ekstra ketat. Diantaranya, membatasi aktivitasi atau hanya sebatas menjalani tugas dan peran. Mematuhi protokol kesehatan yang diatur. Lalu, wajib lapor kondisi kesehatan melalui aplikasi pelaporan kesehatan PB PON XX atau ke dokter kontingen masing-masing.

"Bila dianggap perlu maka akan dilaksanakan tes Covid-19. Akan dilakukan tes Covid-19 secara reguler selama PON berlangsung, sesuai tugas dan peran masing-masing. Jika hasil tes positif maka akan dilakukan isolasi mandiri atau dirujuk ke RS sesuai pedoman Kemenkes. Akan dilaksanakan tracing terhadap kontak erat," tutur Sigit.

Selain itu, mantan Kabareskrim Polri ini juga tetap mendorong Forkopimda Mimika untuk tetap melakukan strategi pengadilan Covid-19, yakni prokes ketat 3M, penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta akselerasi program vaksinasi massal.

Sigit menginstruksikan kepada personel TNI-Polri untuk membantu atau bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk melakukan akselerasi vaksinasi massal. Tujuannya, agar mempercepat target dari Pemerintah untuk mewujudkan Herd Immunity terhadap virus corona. 

Strategi dan mempercepat vaksinasi di Papua, Sigit menyebut, bakal menyiapkan tempat vaksin di sekolah-sekolah untuk menyasar target siswa dan orang tua murid. Serta, di tempat-tempat ibadah untuk para masyarakat. Bahkan, nantinya, percepatan vaksinasi juga akan door to door sampai ke distrik atau kampung.

"Untuk mengurangi risiko penularan dan kematian akibat Covid-19, TNI-Polri bersama Pemda terus melakukan akselerasi vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut  diperlukan sinergisitas TNI-Polri dan Pemda serta seluruh elemen masyarakat. Dalam menyiapkan strategi vaksinasi diantaranya, serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar," papar Sigit.

Disisi lain, Sigit juga mendorong Forkopimda untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mau menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat (isoter) yang telah disediakan. Menurutnya, hal itu akan lebih baik untuk kesembuhan masyarakat yang terpapar virus corona, lantaran  ditunjang dengan fasilitas memadai dan diawasi penuh oleh tenaga kesehatan (nakes). 

"Tetap lebih diutamakan isolasi atau karantina di Isoter karena di bawah pengawasan tenaga medis," kata Sigit.

Sigit menegaskan bahwa, pelaksanaan PON ke-XX juga bisa membangkitkan roda perekonomian masyarakat setempat. Oleh sebab itu, faktor kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 harus diperkuat. 

"PON XX Papua sukses dan lancar, investasi aman, pertumbuhan ekonomi meningkat, Papua semakin maju dan modern, masyarakat sehat sejahtera," tutur Sigit.(RK)

Jayapura,RotasiKepri.com -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jayapura, Papua, Kamis (26/8/2021).

Dalam arahannya, Sigit menekankan kepada Forkopimda Jayapura, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX dan penanganan serta pengendalian Covid-19 atau virus corona. 

Terkait PON ke-XX, eks Kapolda Banten ini mendorong Forkopimda Papua untuk berperan aktif dalam menyelesaikan venue atau lokasi pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut. 

"Terdapat 44 venue PON di 4 kab kota. Saat ini sudah kurang dari 1 bulan menuju pelaksanaan PON XX, masih terdapat berbagai permasalahan dalam venue PON XX. Hal ini akan menghambat proses pelaksanaan PON. Forkopimda harus berperan aktif untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada," kata Sigit dalam pengarahannya.

Dengan diselenggarakannya PON XX, menurut Sigit, hal itu akan mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Dengan begitu, masyarakat setempat akan sejahtera. 

"Pelaksanaan PON XX akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua pada kuartal II 2021 ekonomi Papua dengan pertambangan dan penggalian sebesar 13,14 persen sedangkan tanpa pertambangan dan penggalian sebesar 2,81 persen," ujar Sigit.

Ditengah Pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Sementara, peningkatan produksi komoditas emas dan tembaga cukup signifikan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Papua dengan pertambangan dan penggalian tumbuh positif sejak kuartal IV 2020. Pertumbuhan ekonomi Papua tanpa pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,8 persen.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengimbau kepada Forkopimda Jayapura untuk memperhatikan penanganan dan pengendalian Covid-19, terkait dengan pelaksanaan PON ke-XX. Menurut Sigit, dalam penyelenggaraan tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. 

"Protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta vaksinasi bagi semua pihak terkait, harus dilaksanakan," ucap Sigit.

Dengan diterapkannya prokes yang disiplin, sambung Sigit, pelaksanaan PON ke-XX akan berjalan lancar dan kesehatan masyarakat dari virus corona pun dapat terjamin.

"PON XX Papua sukses dan lancar, investasi aman, pertumbuhan ekonomi meningkat, Papua semakin maju dan modern, masyarakat sehat dan sejahtera," tutur Sigit.

Disisi lain, Sigit memaparkan, lima kab/kota penyelenggaraan PON Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Keerom, sampai saat ini memiliki kasus aktif tertinggi di Papua.

Sebab itu, lanjut Sigit, diperlukan adanya upaya bersama dengan seluruh pihak untuk menekan laju persebaran Covid-19 di Papua khususnya di kab/kota penyelenggara PON XX Papua.

"Tingkat BOR di Papua menempati peringkat 14 Nasional sebesar 41 persen mengalami penurunan sebesar 11 persen dari 2 minggu sebelumnya 52 persen. Isoter yang ada saat ini sebanyak 14 lokasi dengan kapasitas 810 tempat tidur. Perlu menjadi perhatian 4 kab/kota (Biak Numfor, Mimika, Kab Jayapura, dan Keerom) yang memiliki kasus aktif tinggi namun belum memiliki isoter. Upaya menggeser isoman ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemda, tokoh masyarakat dan tokoh daerah," papar Sigit.

Untuk menekan laju pertumbuhan virus corona, Sigit menyatakan, agar Forkopimda Jayapura, melakukan akselerasi atau percepatan vaksinasi terhadap masyarakat. Menurut Sigit, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terkait memenuhi kebutuhan vaksin di Papua, khususnya di wilayah yang menyelenggarakan PON. 

"Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Papua dengan memenuhi kebutuhan dosis vaksin untuk kota/kabupaten penyelenggara venue PON XX Papua yang dikirimkan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus 2021 sebanyak 485.200 dosis. Vaksinasi Papua harus mencapai 32.423 dosis per hari untuk mencapai target nasional 2,3 juta dosis per hari, bagi wilayah yang menjadi venue PON XX Papua harus dilakukan akselerasi terutama untuk untuk mencapai100% dosis I," tutup Sigit.(RK)

Jakarta,RotasiKepri.com --  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di PT. Kahatex, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (5/8/2021).

Di hadapan buruh, Sigit menekankan soal pentingnya kesehatan menjadi prioritas untuk bergeraknya aktivitas dan roda perekonomian masyarakat, di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Oleh sebab itu, Sigit menyebut, sebagai salah satu penggerak ekonomi, buruh harus tetap sehat agar dijauhi dari paparan virus corona. 

"Yang jelas, saya ingin bahwa kesehatan buruh tetap terjaga ekonomi tetap bertumbuh. Oleh karena itu dua-duanya harus bisa jalan," kata Sigit dalam sambutannya.

Apalagi, kata Sigit, buruh dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok yang disebut pahlawan devisa bagi Indonesia. Khususnya, mereka yang bekerja terkait dengan bidang ekspor-impor. 

Oleh sebab itu, menurut Kapolda Banten, Pemerintah dan stakeholder terkait bersama dengan buruh harus bersinergi untuk melakukan percepatan vaksinasi demi mewujudkan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. 

"Percepatan vaksinasi khususnya bagi kawan-kawan kami buruh yang tergabung dalam KSPSI. Kami tahu buruh salah satu pahlawan devisa, karena dengan kekuatan ekspor selama ini yang dilakukan rekan-rekan. Karena itu kami memiliki kewajiban untuk menjaga agar kawan-kawan buruh semuanya selalu sehat," ujar Sigit.

Guna melakukan akselerasi, Sigit menyebut, Pemerintah bakal mengerahkan 15.000 vaksin bagi buruh di Jawa Barat. Tujuannya agar segera terciptanya kesehatan yang kuat bagi buruh, sehingga roda perekonomian kembali berputar.

"Kegiatan vaksinasi kami turunkan 15 ribu vaksin. Dan kalau masih kurang bisa dikordinasikan kembali," ucap Sigit.

Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, karena angka harian Covid-19 masih terbilang tinggi, buruh diharapkan untuk tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari.

"Walaupun melaksanakan vaksinasi namun demikian, tetap prokes, gunakan masker, setelah kegiatan vaksinasi. Sehingga bisa prokes dilaksanakan dan vaksinasi tentu kita galakan," kata Sigit. 

Dikesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi menyebut, untuk mengendalikan Pandemi Covid-19, vaksinasi menjadi salah strategi penanganannya. Selain, protokol kesehatan 3M dan penguatan 3T. 

"Tiga hal ini penting karena varian yang ada di Indonesia adalah Delta yang penularannya lebih cepat," ujar Hadi.

Selain vaksinasi, Panglima TNI dan Kapolri juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada buruh dan masyarakat untuk meringankan beban di tengah Pandemi Covid-19.(RK)

Jakarta,RotasiKepri.com -- Hari ini, Kamis. 31/03/2021,  Menteri Keuangan bersama beberapa Menteri/Pimpinan Lembaga, mewakili Pemerintah Pusat, menyampaikan secara formal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Unaudited  kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota BPK. Penyerahan LKPP Tahun 2020 secara formal dilakukan bersamaan dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020. Sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi, kedua kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual, dengan tanpa mengurangi makna dan substansi kegiatan.

Penyerahan LKPP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2020 termasuk pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PC-PEN) dalam TA 2020. Setelah LKPP dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah akan menyampaikan LKPP kepada DPR dalam bentuk RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 30 Juni 2021.

LKPP Tahun 2020 terdiri dari tujuh komponen, yaitu (1) Laporan Realisasi APBN; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Operasional; (5) Neraca; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping itu, sesuai amanat Perppu 1 tahun 2020, LKPP Tahun 2020 juga mengungkapkan informasi mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 menjadi isu utama karena dampaknya yang luar biasa. Tidak hanya menyerang sektor kesehatan dan aktivitas perekonomian, namun juga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah di seluruh negara dunia, merespon kondisi tersebut dengan mengambil berbagai kebijakan extraordinary di antaranya dengan memberikan stimulus bagi perekonomian maupun bagi sektor keuangan. Dalam merespons kejadian tak terduga (unprecedented) tersebut, seluruh kebijakan yang diambil pemerintah diarahkan untuk menangani sektor kesehatan yang secara langsung akan berdampak pula pada pulihnya perekonomian nasional masing - masing negara.

Di awal pandemi, pemerintah Indonesia juga sempat dihadapkan pada dilema pengambilan keputusan karena tingginya ketidakpastian, minimnya data historis, dan tuntutan kecepatan, fleksibilitas, dan sikap responsif atas setiap kebijakan yang diambil serta terhadap dampaknya di lapangan. Namun demikian, pemerintah akhirnya bertindak cepat dengan menjalankan Program PC-PEN, yang didukung dengan regulasi, sinergi antar instansi pemerintahan serta dukungan pengawasan dan penegakan hukum dari instansi yang berwenang.

Di antara dukungan regulasi yang ditetapkan Pemerintah adalah penerbitan Perppu 1 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020. Perppu 1 Tahun 2020 ini menjadi landasan utama berbagai fleksibilitas untuk pendanaan Program PC-PEN, seperti pelebaran defisit di atas tiga persen, kerja sama pendanaan antara otoritas fiskal dan moneter, serta perubahan postur APBN yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, terbukti dapat memberikan hasil yang signifikan dalam menyukseskan pendanaan Program PC-PEN. Perppu 1 Tahun 2020 menjadi pilihan taktis konstitusional dan sebagai landasan atas langkah extraordinary dalam merespon kejadian dan kondisi yang memang sungguh luar biasa

Seluruh kebijakan yang diambil secara cepat terkait Program PC-PEN tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan efektifitas dari implementasi kebijakan. Untuk itu Pemerintah secara cepat dan berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan apabila kebijakan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seluruh kegiatan dalam menjalankan kebijakan Program PC-PEN selama tahun 2020 dilaksanakan bersama kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, yang juga penting dan tetap harus berjalan.

Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemberian Opini WTP atas LKPP empat kali secara berturut-turut atau sejak LKPP Tahun 2016. LKPP dengan kualitas Opini WTP menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah, untuk sebuah komitmen akuntabilitas atas pengelolaan APBN. Pemerintah berharap adanya kerja sama dan partisipasi seluruh instansi Pemerintah serta dukungan penuh BPK, sehingga Opini WTP dapat tetap dipertahankan, dan peran Pemerintah serta BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat tetap terlaksana dengan baik.(RK)

sumber:kemenkeu.go.id