ROTASIKEPRI.COM

RotasiKepri (Jakarta) -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia dan Polri memastikan pelaksaan Piala Menpora yang akan berlangsung Minggu (21/3/2021) akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. 

Bahkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menegaskan pihak kepolisian berhak menghentikan laga jika terjadi pelanggaran prokes. 

Dia mengemukakan pihaknya telah melalukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, seperti PSSI, PT. LIB hingga Polri. Hal itu dilakukan agar kegiatan olahraga sepak bola dapat berlangsung dengan aman dari virus corona. 

"Tak perlu khawatir, ini kan hanya uji coba, polisi berhak menghentkan laga jika terjadi pelanggaran prokes saat gelaran piala Menpora," kata Gatot saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Sabtu (20/3/2021).

Menurutnya, PSSI dan PT LIB telah membuktikan gelaran pertandingan sudah sesuai prokes saat mengadakan laga uji coba Timnas U23 Indonesia melawan dua klub Indonesia, awal Maret lalu. 

"PSSI dan LIB kan sudah menjelaskan prokes di stadion sebelum dan sesudah. Dua pertandingan itu lancar," ujar Gatot. 

Dia mengakui gelaran Piala Menpora ini menjadi tantangan sendiri bagi pihak penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan di tengah Pandemi.

Apalagi, di negara lainnya saat ini sudah ada beberapa yang telah berhasil menggelar pertandingan olahraga seperti sepak bola. Padahal, kondisinya sama dengan Indonesia, sedang dilanda Pandemi virus corona. 

"PSSI tuh di Challenge, semua pihak ingin tahu bagaimana penerapan protokol kesehatannya," ucap Gatot.

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menekankan penyelenggaran tersebut bakal menerapkan prokes ketat. Bahkan dia memastikan, pihak kepolisian tak segan-segan akan menghentikan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak penyelenggara apabila tidak menerapkan ataupun melanggar prokes. 

"Sebagaimana arahan Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kegiatan kepemudaan dan keolahragaan harus dilakukan dengan kedisiplinan dan adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menerapkan protokol kesehatan. Serta adanya penegakan aturan yang tegas," kata Argo dikonfirmasi terpisah. 

Seperti diketahui, terkait penyelenggaraan tersebut  Polri memberikan izin dengan beberapa catatan. 

1. Semua pertandingan dilaksanakan tanpa kehadiran penonton di stadion yang disiarkan secara langsung oleh Stasiun Televisi dan Media Online.

2. Membatasi jumlah pemain, official, panitia, petugas keamanan, undangan dan awak media di area pertandingan maksimal 299 orang.

3. Penyelenggaraan pertandingan dilaksanakan di stadion pada wilayah zona hijau Covid-19.

4. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan sebagai berikut: 

A. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kegiatan dimaksud. 

B. Mencegah bilamana terindikasi terjadi penyimpangan dari tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalam surat penyataan permohonan izin.

C. Dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan, melaporkan pada Kepolisian setempat. 

D. Menaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

E. Menaati aturan dan protokol penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh aparat di daerah setempat. 

- Bilamana terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat ini, petugas kepolisian/keamanan dapat membubarkan/menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum.

- Surat izin keramaian ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya. 

- Apabila terjadi situasi luar biasa maka Surat Izin Keramaian yang telah dikeluarkan akan ditangguhkan/dicabut.

- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab agar melaporkan hasilnya 

kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya kegiatan dimaksud.(RK) 

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menilai panitia penyelenggara ajang All England Open 2021 tidak siap melaksanakan turnamen bulu tangkis internasional itu. Menurutnya, sejumlah hal harusnya sudah bisa diantipasi dari awal sehingga apa yang menimpa tim bulu tangkis Indonesia tidak terjadi.

Untuk diketahui tim bulu tangkis Indonesia dipaksa keluar dari turnamen All England 2021 karena saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu (13/3) terdapat salah satu penumpang pesawat yang dinyatakan positif COVID-19.

“Pemerintah tentu menyayangkan sikap-sikap yang seperti ini. Apalagi kita tahu All England ini kan bukan baru sekali dua kali, sudah berkali-kali dilakukan. Harusnya persiapan panitia penyelenggara yang disupervisi oleh BWF (federasi bulu tangkis internasional) harus lebih siap. Apalagi sekarang dalam situasi pandemi seperti ini,” kata Menpora Amali di Jakarta, Kamis (18/3).

Menpora Amali mengaku sangat memahami aturan yang diterapkan di Inggris saat pandemi terkait karantina dalam memutus rantai wabah COVID-19. Namun Amali menegaskan bahwa pihaknya memprotes perlakuan diksrminatif panitia penyelenggara BWF terhadap tim Indonesia.

Menurut Amali, berdasarkan laporan dari tim bulu tangkis Indonesia yang berangkat ke Inggris, mereka diperlakukan dengan sangat memprihatinkan karena dilarang berada di lokasi, dibiarkan berjalan kaki dan tidak disediakan bus, bahkan dilarang naik lift. Padahal, salah satu peserta dari negara lain yang satu pesawat dengan tim Indonesia masuk dalam daftar pemain yang bertanding dalam turnamen itu.

“Ini kan sangat diskriminatif dan melukai perasaan kita kalau hal-hal seperti ini kita biarkan,” tegas Menpora Amali.

Terkait alasan BWF yang menyebut keluarnya tim Indonesia karena aturan pemerintah Inggris terkait COVID-19, Mnepora Amali menilai hal itu hanya buang badan saja.

“Itu buang badan, gak bisa begitu. Harus ada upaya-upaya yang sudah dilakukan bahkan kami mendapatkan informasi ada satu pemain dari negara lain yang satu pesawat dengan anak-anak kita dia masih tercantum walaupun akhirnya statusnya walk out. Apakah walk out karena tidak diperbolehkan atau karena hal lain, itu diskriminasi,” tegasnya.

Menpora Amali menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang hanya ikut-ikutan saja, tapi Indonesia memiliki posisi penting peta bulu tangkis dunia. Oleh karena itu, pihaknya dari pmerintah Indonesia mendorong PBSI untuk berkoordinasi dengan federasi bulu tangkis Asia dan Internasional untuk mengklarifikasi hal ini.

“Kalau pemerintah hanya bisa mendorong federasi karena kan alur komunikasi di dalam negeri dlm hal ini PBSI dgn federasi buku tangkis internasional (BWF) dan juga mungkin bisa minta bantuan dari federasi Asia,” ungkapnya.

“Saya berpesan kepada federasi dalam negeri bahwa ini harus diklarifikasi jangan sampai hal seperti ini akan terulang kembali,” jelasnya.

Menpora Amali memberikan semangat kepada para atlet, pemain pelatih, official dan pengurus PBSI yang telah bekerja keras selama ini untuk bisa memberangkatkan tim ke Inggris.

“Tetap semangat, kami sangat memahami kekecewaan kalian. Kami sangat tahu bahwa kalian berlatih luar biasa, pengurus PBSI mengusahakan luar biasa tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi, tetap semangat,” harap Amali. (RK)

sumber:kemenpora.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memberikan respons positif soal perubahan jenis kelamin mantan atlet voli nasional, Aprilia Manganang. Menurut Menpora Amali, Aprilia harus diberi semangat untuk menjalani kehidupan dengan status barunya.

"Tentu kalau lihat dari perjalanannya , ini berbeda dengan kejadian-kejadian doping yang dialami oleh atlet. Kalau ini perubahan gender Aprilia  dari perempuan menjadi laki-laki akibat hipospadia, penyakit yang sangat jarang kita kenal," ujar Menpora Amali pada acara program Kompas TV, Sapa Indonesia Malam, Rabu (10/3) malam. 

"Sehingga saya kira kita juga harus memaklumi kejadian ini dan saya juga yakin bahwa Aprilia sendiri juga tidak tahu. Karena itu, kita tidak boleh menyalahkan atau memvonis bahwa, Aprilia menyembunyikan hal lain. Saya kira perjalanan dia sebagai atlet menjadi catatan sendiri buat kami. Dan tentu kita harus beri semangat buat Aprilia untuk menjalani kehidupan dengan status barunya," tambahnya. 

Aprilia lahir di Sangir Talaud, Sulawesi Utara, tempatnya agak jauh bahkan lebih dekat dengan negara tetangga sehingga Menpora Amali paham apa yang terjadi.  "Kita bisa pahami kejadian ini, karena Aprilia lahir di Sangir Talaud, Sulawesi Utara, tempatnya agak jauh bahkan lebih dekat dengan negara tetangga," ucapnya. 

"Peralatan medis dan sebagainya tidak selengkap kota  besar lainnya. Sehingga bisa jadi penanganan  persalinannya mungkin  tidak teliti atau memang peralatan tidak memadai. Mungkin kalau itu terjadi di Jakarta atau kota  besar kejadianya lain lagi,"lanjutnya. 

Menpora Amali berharap dengan kejadian Aprilia, atau untuk cabor apapun, kalau ada hal yang mencurigakan misalnya dari penampilan fisik, suara dan lain sebagainya  perlu ada penelitian.Tetapi untuk kasus Aprilia berbeda, karena waktu masuk TNI AD sudah ada pemeriksaan yang selektif. Sehingga memang ini suatu yang tidak mudah. 

"Jadi bagi stakeholder olahraga ini menjadi pelajaran penting sehingga kalau ada hal yang muncul yang mencurigakan tentu harus ada penelitian  tersendiri tanpa harus membuat atlet merasa secara psikis terganggu. ( RK )

sumber: kemenpora.go.id

RotasiKepri.com (Jakarta) -- Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali memastikan bahwa pemerintah sangat selektif dalam proses naturalisasi pemain yang diproyeksikan membela timnas basket Indonesia pada FIBA Asia Cup 2021 dan FIBA World Cup 2023.

Menurut dia, proses naturalisasi pemain nantinya akan berdasarkan kebutuhan posisi pemain di tim nasional. "Menyangkut naturalisasi tentu pemerintah melihat kebutuhan. Kebutuhan apa yang disampaikan oleh cabang olahraga dan kita sangat selektif," kata Menpora Amali di gedung Kemenpora usai bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, Rabu (10/3). 

Menpora Amali mengukapkan kehati-kehatian dalam proses naturalisiasi sangat penting. Pasalnya, baik Kementerian Hukum dan HAM maupun Kemenpora akan berhadapan dengan Komisi III dan Komisi X DPR sebagai mitra masing-masing. 

"Maka semua proses naturalisasi itu harus bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi pemerintah sangat selektif, hati-hati dan pemerintah memastikan bahwa itu benar-benar menjadi kebutuhan. Kita tidak sembarangan," tegas Menpora Amali. 

Senada dengan Menpora Amali, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihak PERBASI nantinya akan melakukan naturalisasi untuk posisi-posisi yang saat ini kurang atau tidak dimiliki tim nasional. 

"Saya rasa begini, kami di bola basket dan mungkin juga sama organisasi-organisasi olahraga lainnya, naturalisasi itu adalah jalan terkahir. Kalau kita lihat memang ada perbaikan untuk tim. Ini kan kebetulan basket ini ikut kejuaraan dunia 2023," ujar Erick. 

Menurut Erick tim nasional basket Indonesia sangat membutuhkan pemain dengan tinggi sekira dua meter setidaknya sebanyak lima orang. Para pemain dengan tinggi seperti itu sudah dimiliki timnas seperti Derrick Michael tapi jumlahnya tidak banyak dan Derrick sendiri harus pergi sekolah ke Australia selama satu tahun. 

Erick menjelaskan bahwa ada beberapa pemain profesional di klub basket luar negeri yang masih berkewarganegaraan Indonesia. "Ada dua pemain masih warga negara kita main di Perancis itu dua orang kakak dan adik. Cuma memang kadang-kadang masih kurang," jelasnya.

Erick memastikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan strategi jangka panjang, sehingga beberapa pemain yang nantinya dinaturalisasi adalah mereka yang kisaran umurnya belasan tahun. 

"Ini yang kita lakukan di PERBASI itu yang namanya naturalisasi itu satu atap, dia harus dari PERBASI untuk mengikuti tim nasional baru nanti dilihat kalau sudah selesai tugasnya bisa aja memperkuat di liga, bahkan kita juga berkesinambungan tim nasional juga bermain di liga sekarang ini bagian dari percepatan supaya kita naik kelas," beber Erick Thohir. ( RK )

sumber: kemenpora.go.id