ROTASIKEPRI.COM

Malang,RotasiKepri.com -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang untuk berdialog dengan para petani tembakau, dalam rangka pemantauan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Di kesempatan yang sama, hadir juga Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti, yang menyusun kebijakan dan pengalokasian serta pengelolaan DBH CHT, serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia.

Pada tahun 2021, Pemerintah menetapkan penggunaan DBH CHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong sektor kesehatan, serta memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 yang bertujuan untuk memastikan pemanfaatan penggunaan DBH CHT kembali lagi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Proporsinya sebesar 50% dari alokasi DBH CHT difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan buruh industri tembakau, yang dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung dan pelatihan kerja. Sementara itu, 25% dari alokasi DBH CHT digunakan untuk sektor kesehatan guna mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, serta 25% sisanya digunakan untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dengan semakin berkurangnya barang kena cukai illegal, penerimaan negara dari cukai diharapkan dapat mengalami peningkatan. “Ini sudah diatur juga di PMK 206 tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT. Di situ sudah detail, nanti bisa dibaca secara jelasnya di PMK itu,” kata Wamenkeu.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamenkeu menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kabupaten Malang dan perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya yang hadir, agar dapat memanfaatkan alokasi DBH CHT sesuai peruntukannya. Alokasi DBH CHT se-Malang Raya tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Kabupaten Malang merupakan kabupaten penerima DBH CHT dengan nilai tertinggi se-Malang Raya dan tertinggi kedua se-Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang merupakan daerah penghasil cukai dan tembakau, sementara Kota Batu dan Kota Malang merupakan daerah penghasil cukai.

Wamenkeu juga mendapatkan masukan langsung dari petani tembakau serta Pemda guna perbaikan kebijakan pengelolaan DBH CHT di masa yang akan datang. Masukan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani tembakau yang telah berkontribusi bagi penerimaan negara dari CHT. “Saya berterima kasih dengan penerimaan yang luar biasa. Apalagi ada keinginan Pemda untuk membangun rumah sakit. Tentu sangat baik dengan adanya gabungan dukungan dari dunia usaha, masyarakat, dukungan APBD. Mohon untuk tetap ada dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku,” pesan Wamenkeu.(RK)

sumber: kemenkeu.go.id

Jakarta ( Kemenkeu, 26/03/2021 ),RotasiKepri.com -- Seusai melakukan acara Temu Stakeholder di Semarang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertolak ke Kabupaten Kendal bersama Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Menkeu menyatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk pengawasan dan dukungan kebijakan pemerintah kepada Kabupaten Kendal. Tahun 2021 Kabupaten kendal mendapatkan penyaluran dana pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp152,39 miliar, dimana dana pembiayaan UMi paling banyak tersalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran.

Jakarta, RotasiKepri.com -- Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Demak, Kamis (25/3). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hadir menjadi saksi kegiatan tersebut.

Penandatangan Nota Kesepakatan ini sebagai wujud semangat pemerintah untuk mendukung pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah, salah satunya melalui relaksasi bunga. Relaksasi ini mulai dari pengurangan bunga, hingga tidak membayar bunga, bahkan sampai dengan relaksasi pembayaran pokok.

“Kita tahu bahwa unit usaha itu kehilangan pelanggan sehingga pendapatannya berkurang dan menyebabkan usahanya turun. Pemerintah siap mengakomodasi pengurangan biaya angsuran, pengurangan angsuran, maupun pengurangan pajak yang harusnya dibayar,” kata Wamenkeu pada pertemuan di Aula Pendopo Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Selain menjadi saksi atas penandatanganan kerjasama, Wamenkeu menyatakan dukungan atas pengawasan yang dilakukan DPR terhadap kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran yang dilakukan atas dana pembiayaan UMi di tahun 2021 sebesar Rp127,93 miliar untuk Kabupaten Demak. Wamenkeu juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah agar segera pulih dari pandemi Covid 19.

“Saya ingin mendorong teman-teman dari Pemerintah Kabupaten Demak dan semua pemerintah daerah yang lain sesuai dengan arahan dari Komisi XI DPR RI untuk terus berkomunikasi dengan Kemenkeu dalam menciptakan peluang atas program-program yang dicanangkan oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan dengan baik," ujar Wamenkeu.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan kajian yang dilakukan LPEI berjudul “Demak Goes Global”. Kajian ini melihat potensi kegiatan ekonomi di Demak yang bisa diangkat ke dunia internasional.

“Saya berharap bahwa kajian yang mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi tersebut bisa dirumuskan, direalisasikan, dan dijalankan. Cari cara untuk mewujudkannya. Kerjasama dengan PT SMI, PIP, bahkan juga dengan Badan Usaha Milik Negara,” kata Wamenkeu. (RK) 

RotasiKepri.com(Jakarta) -- Badan Layanan Umum (BLU) merupakan agensifikasi dari Kementerian/Lembaga, yang dibentuk dalam rangka meningkatkan layanan. BLU sebagai agen pemerintah diharapkan mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip dasar BLU adalah dalam rangka mendapatkan value for money untuk dapat lebih mandiri, sebagaimana prinsip dasar keberadaan suatu agency. Melalui kemandirian, BLU berperan penting diantaranya melalui penanganan bidang kesehatan, dukungan untuk bidang pendidikan, serta bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha ultra mikro. Kemampuan menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, serta tetap akuntabel membuat BLU mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat.

Peran BLU perlu terus dikuatkan untuk menjadi pionir reformasi pelayanan publik yang memiliki karakter modern dengan nuansa customer dan outcome oriented dan mampu menciptakan multiplier effect untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. BLU harus mempunyai strategi inovasi dan transformasi leadership. “Kemeterian Keuangan akan terus mengawal BLU-BLU ini sehingga mereka menjadi sebuah agency, lembaga yang betul-betul bisa menjaga, menjalankan tujuannya pelayanan masyarakat namun dengan tata kelola dan manajemen yang makin baik,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BLU yang dilakukan secara daring.

Menkeu menyampaikan apresiasi kepada BLU yang tetap mampu memberikan layanan terbaiknya meskipun pandemi masih berlangsung. Ditegaskan oleh Menkeu, tahun 2020 telah memberikan banyak pelajaran dalam hal penyediaan layanan publik, mengingat BLU terus dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya dengan mengutamakan pelayanan yang affordable, available, dan sustainable di tengah sejumlah keterbatasan.

Sebagai agen pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang tidak mengutamakan keuntungan, BLU turut berkontribusi di masa pandemi ini. BLU rumpun kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit (RS) BLU menangani 34 juta pasien selama tahun 2020, dan 75 RS BLU menjadi RS Rujukan Penanganan Pasien Covid-19.

Di bidang Usaha Masyarakat, BLU turut hadir memberikan dukungan bantuan permodalan kepada 3.406.629 debitur usaha ultra mikro melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah/PIP, 1.085.713 debitur Koperasi dan UMKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB, 28.263 kelompok tani hutan melalui Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan/P3H, dan 16.991 debitur usaha kelautan/perikanan melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan/LPMUKP yang telah merasakan manfaatnya sejak pembentukannya hingga tahun 2020.

Kementerian terkait selaku pembina teknis maupun Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan selaku pembina keuangan senantiasa melakukan pemantauan dan penilaian kinerja BLU. Untuk memastikan hal tersebut, dan sebagai komitmen pimpinan BLU melaksanakan layanan dengan baik, diperlukan adanya kontrak yang setiap tahunnya dituangkan dalam Key Performance Indikator (KPI) masing-masing BLU. Kegiatan penandatanganan kontrak tersebut juga dilaksanakan dalam rangkaian acara Rakor yang bertema “BLU Berstrategi, Pulihkan Ekonomi” ini.

Dalam Rakornas tersebut hadir pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selaku pimpinan dari Kementerian pembina teknis BLU. Melalui arahannya, Mendikbud menyampaikan pesan tentang pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BLU Pendidikan untuk menghadapi pandemi di masa new normal. Mendikbud juga memberikan informasi terkait terobosan dan arah kebijakan di bidang pendidikan dalam mencapai target nasional, link and match dengan industri, menciptakan inovasi, penggunaan teknologi, mengakselerasi kampus merdeka, juga untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing. Terobosan-terobosan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Hingga saat ini terdapat 101 BLU Rumpun Pendidikan di Indonesia. Jumlahnya hanya 1,78% dari jumlah PTN di Indonesia, tetapi kontribusinya cukup signifikan dengan mampu menampung 18,9% mahasiswa dari seluruh PTN. Berbagai strategi juga terus dilakukan untuk tetap meningkatkan kegiatan pendidikan meskipun menghadapi Covid-19, yaitu pelaksanaan kuliah secara daring, pemberian bantuan pulsa, perpanjangan masa studi, relaksasi tarif, serta pembuatan penunjang alat kesehatan. “Dan yang lebih penting, kita perlu terus menjaga dan meningkatkan kolaborasi yang telah terjalin. Karena hanya dengan gotong royong, hanya dengan membangun ekosistem pendidikan yang baik, marilah kita bisa bersama-sama memajukan Indonesia,” ungkap Nadiem.

Adapun BLU Rumpun Kesehatan mempunyai peran yang sangat vital dalam penanganan pandemi karena hampir semua RS BLU menjadi Rumah Sakit rujukan Covid-19. RS BLU juga menjadi focal point dalam feeding informasi untuk pengambilan kebijakan yang harus cepat dan tepat untuk seluruh RS Indonesia dalam masa pandemi.

Pandemi memberikan pelajaran berharga bahwa perlu peningkatan sinergi antar-BLU Rumpun Kesehatan, juga sinergi antar K/L serta dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan RSUD. Perlu strategi yang tepat dalam menghadapi new normal ini. Tidak hanya strategi untuk bertahan, tetapi lebih kepada strategi yang extraordinary serta dapat mengambil peluang yang muncul setelah pandemi. Lebih utama lagi strategi tersebut dapat ikut mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga bisa membawa level ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

“Empat hal yang saya minta ke semua BLU: (1) saya mau rumah sakit kita itu menjadi center of exellence. Harus menjadi center of exellence bukan hanya di Indonesia kalau bisa di Asia malah kalau bisa di dunia. (2) Harus menjadi rumah sakit berbasis riset. (3) Rumah sakit pemerintah harus berkerjasama dengan institusi pendidikan. (4) Harus mengampu rumah sakit di wilayah,” jelas Menkes pada Rakor yang diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian Keuangan sebagai Pembina Keuangan, para pejabat Kementerian Teknis sebagai Pembina Teknis Layanan BLU dan para pemimpin BLU serta Dewan Pengawas BLU ini.

Melalui Rapat Koordinasi BLU tahun 2021 ini, diharapkan tercipta sinergi antar BLU sebagai salah satu strategi untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Momentum Rakor ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam rangka mengokohkan peran BLU dalam pemulihan ekonomi melalui peningkatan layanan dan sinergi dengan stakeholders.(RK) 

Sumber:kemenkeu.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menggelar dialog antargenerasi, bertajuk “Women & Girls: Game Changers in Development” pada Sabtu (6/3) yang mengambil momentum Hari Perempuan Internasional. Acara yang dilakukan secara daring ini, diikuti lebih dari 2000 audiens yakni anak dan kaum muda perempuan melalui tayangan langsung berbagai media digital. Kegiatan ini merupakan acara puncak rangkaian kegiatan Girls Leadership Program (GLP) dan sebuah komitmen nyata untuk memberdayakan anak dan kaum muda perempuan.

Program ini dapat melahirkan anak-anak perempuan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan leadership-nya. “Modalnya adalah mereka memiliki sensitifitas pada lingkungannya. Apa yang bisa saya bantu?. Itu adalah ciri leader, bukan tentang me, me, me. Kepedulian dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang membantu orang lain, karena anda sebenarnya punya alasan untuk tidak berbuat apa-apa,” kata Menkeu yang berperan sebagai Principal Mentor bagi 120 anak dan kaum muda perempuan dari seluruh Indonesia sejak Desember 2020.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Plan International mengatakan bahwa belum ada negara yang benar-benar menerapkan kesetaraan gender. Perempuan sejak kecil masih menghadapi gender stereotype dan bias di berbagai hal dari akses sekolah, pekerjaan, kesempatan memimpin maupun membuat berbagai keputusan untuk hidupnya. “Untuk itu, kami bekerja dengan berbagai mitra untuk terus mendorong kesetaraan dan kepemimpinan bagi anak perempuan di berbagai bidang,” katanya.

Plan International melaporkan bahwa 62% dari 10.000 anak dan kaum muda perempuan yang disurvei di 19 negara, mengatakan yakin dengan kemampuan mereka untuk memimpin dan 76% secara aktif ingin menjadi pemimpin dalam karier, komunitas, atau di negara mereka. Namun hingga kini, anak perempuan di berbagai pelosok masih menghadapi berbagai hambatan untuk maju. Bahkan, Plan International mencatat masih ada 65 juta anak perempuan yang tidak bisa mengakses pendidikan. Ini menunjukkan anak perempuan punya keinginan kuat untuk maju, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Dukungan dan investasi dari berbagai pihak menjadi vital diperlukan demi terciptanya kesempatan dan partisipasi setara bagi anak perempuan dalam pembangunan.

“Kalau saya melihat anak-anak perempuan ini yang masih sangat muda, dan mereka memiliki kepercayaan diri, dan mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif, saya sangat bangga. Saya berharap leaders perempuan ini akan terus mengingkuti passion, cita-cita kalian. Selalu lah percaya bahwa apapun yang kalian hadapi, kecil atau besar, itu pernah dirasakan oleh mentor yang lain. Jangan cepat menyerah, fokus pada tujuan yang ingin kalian capai, dan memberikan yang terbaik,” katanya.

Salah satu Girls Leaders asal Mataram yang menjadi pembicara yaitu Silvia, berbagi cerita kegiatannya untuk dapat mengajak anak perempuan penyandang tuna rungu untuk berdaya. “Saya ingin membantu dan menginspirasi anak perempuan penyandang tuli lainnya, bahwa kita juga bisa berkarya dan bekerja. Sebagai anak perempuan penyandang tuli, kita juga berhak diperlakukan setara. Dengan adanya program ini, saya bisa membantu meningkatkan keterampilan kerja dan kepercayaan diri teman-teman saya,” katanya.

Selain Menkeu dan CEO Plan International, berbagai pihak terlibat dalam dialog antar generasi ini termasuk pemerintah, sektor swasta, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga non-profit, media dan kaum muda. Dalam acara ini, turut hadir pula Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti, CEO Global Partnership for Education Alice Albright, Girl Leaders peserta GLP dan pimpinan beberapa Special Mission Vehicle, BUMN di bawah Kementerian Keuangan antara lain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Geodipa Energi (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Griya Financial, dan PT Indonesia Infrastructure Finance yang turut mendukung kegiatan GLP. ( RK )

sumber:kemenkeu.go.id