ROTASIKEPRI.COM

Jakarta,RotasiKepri.com -- Kementerian Ketenagakerjaan melalui Satgas Pelindungan PMI (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan PMI melaksanakan sidak di rumah yang dijadikan penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Jl. Munggang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan pada Sabtu (15/1/2022) sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat.

Dalam Sidak tersebut, Satgas menemukan 25 CPMI yang tidak memilki dokumen penempatan dan diindikasikan ditampung oleh PT PBAS. Mereka akan ditempatkan ke Arab Saudi sebagai Pekerja Rumah Tangga.

Pada pendataan awal, ke-25 CPMI itu berasal dari Nusa Tenggara Barat sebanyak 12 orang, Jawa Barat sebanyak 7 orang, Jawa Timur sebanyak 2 orang, dan masing-masing 1 orang berasal dari  Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Banten dan Jawa Tengah.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menyampaikan bahwa sidak ini merupakan yang ketiga kali di Januari 2022 dan menyelamatkan 112 orang CPMI yang akan ditempatkan secara nonprosedural yang berdampak pada TPPO.

"Kami akan menugaskan Dir Bina P2PMI untuk segera melakukan pendalaman terhadap hasil sidak di tanggal 15 Januari 2022 ini yang mana diduga adanya keterlibatan PT PBAS yang merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)," ucap Dirjen Suhartono.

Dirjen Suhartono kembali menghimbau kepada masyarakat yang berniat akan bekerja ke luar negeri agar memastikan bahwa proses penempatan dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin dari pemerintah dan dilakukan sesuai dengan prosedur.

"Cara memastikannya dapat dilakukan dengan cara mendatangi atau menghubungi Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) setempat," ucapnya.

Direktur Bina P2PMI, Rendra Setiawan menyatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti hasil sidak untuk mendalami keterlibatan P3MI.

"Apabila terbukti, kami tidak akan segan menjatuhkan sanksi administratif kepada P3MI tersebut dan juga akan berkoordinasi dengan Ditjen Binwasnaker, Kemnaker untuk bersama-sama mendalami hasil sidak ini terkait unsur pidananya," ucap Rendra.(RK)

source : kemnaker.go.id

Jakarta,RotsiKepri.com -- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarkat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Ida pada Virtual Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta, hari Senin (12/4/2021).

Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Menaker Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelas Menaker Ida.

Adapun dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Menaker Ida.

Menaker Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan setempat," katanya.

Menaker Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.

Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, Menaker Ida meminta Gubernur beserra Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Ia juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.(RK)

sumber:kemnaker.go.id

Manggarai Barat,RotasiKepri.com -- Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan bahwa BLK Komunitas harus mampu mencetak tenaga kerja yang siap masuk ke pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, BLK Komunitas harus melibatkan industri lokal, asosiasi industri, dan perusahaan penempatan tenaga kerja luar negeri sejak proses perencanaan pembangunan BLK, proses pelatihan, hingga pasca pelatihan.

Dita Indah Sari mencontohkan dengan BLK Komunitas yang menggelar pelatihan sektor pariwisata. Dalam mengembangkan SDM sektor pariwisata, BLK Komunitas harus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan asosiasi industri seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), agar lulusan BLK Komunitas benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri pariwisata setempat.

“Kita harus bersinergi antara pegiat pariwisata dan para praktisi pariwisata, asosiasi pariwisata dalam hal ini PHRI serta dengan Pemerintah Daerah,” kata Dita dalam acara Sosialisasi BLK Komunitas Bidang Wisata dan P3MI Wilayah Labuan Bajo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, hari Selasa (6/4/2021).

Selain asosiasi industri setempat, kata Dita, pengembangan BLK Komunitas bidang pariwisata ini juga dapat menjalin kerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Sehingga, pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, namun juga luar negeri.

Menurutnya, dalam sektor pariwisata, ada 20 keterampilan yang beririsan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Artinya, ketika BLK Komunitas mampu menjadi kerja sama dengan PHRI dan P3MI, maka lulusan pelatihan dapat bekerja di dalam maupun luar negeri.

“Asalkan ada job order dari luar negeri dan ada standar yang bisa disesuaikan,” katanya.

Menurut Dita, pelatihan bidang pariwisata di BLK Komunitas yang dikerjasamakan dengan asosiasi industri lokal dan P3MI juga memiliki banyak keuntungan. Di antaranya adalah penguatan softskill atau attitude yang sesuai dengan industri lokal dan luar negeri.

“Karena kalau punya attitude yang baik itu gampang dibentuk, daripada punya skill tapi attitudenya buruk, itu susah dibentuk,” katanya.

Keuntungan lainnya, BLK Komunitas dapat menjalin kerja sama pemagangan. Sehingga peserta pelatihan dapat melihat dan merasakan langsung industri yang akan digeluti.

Selain itu, dengan jalinan kerja sama, BLK Komunitas juga akan lebih mandiri dalam menjalankan program pelatihan, meskipun tidak ada lagi anggran pelatihan dari pemerintah.

“Kalau dia punya mitra, entah itu P3MI, PJTKI, hotel atau asosiasi, dia akan tetap operated meskipun tidak ada anggaran dari pemerintah, minimal dia bisa mandiri. Itu output yang kita harapkan dari kerja sama ini,” ujarnya.

Pakar Pekerja Migran Indonesia (PMI), Reyna Usman, mengatakan bahwa program BLK Komunitas tidak hanya sekedar membangun secara fisik, tapi juga bisa meningkatkan akses peningkatan keterampilan bagi masyarakat. “Kita ingin melakukan percepatan tidak hanya kepada komunitas tetapi juga kepada pasar kerja yang ada di daerah masing-masing,” katanya.

Ia menambahkan, Labuan Bajo atau daerah NTT ini bisa diproyeksikan untuk daerah wisata super prioritas. Untuk itu pelatihan jurusan wisata harus diarahkan lebih ke pasar kerja.

"Saya melihat jurusan pariwisata itu perlu lebih ke pasar kerja, jangan lulusan pendidikan kita tidak diterima oleh pasar kerja," ucap Reyna Usman.(RK)

Medan,RotasiKepri.com -- Pada periode kedua Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi menjadi salah fokus kerja. Kementerian Ketenagakerjaan pun mendukung agenda reformasi birokrasi ini dengan telah dilakukannya perampingan struktur jabatan di lingkungan Kemnaker.

“Hal ini menjadikan kita lebih fokus dalam mengelola dan membina SDM ASN Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukan bagi Kemnaker, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi di BBPLK Medan, Sumatera Utara, hari Jumat (9/4/2021).

Sekjen Anwar Sanusi mengatakan, reformasi birokrasi dilakukan dengan restrukturisasi organisasi. Hal ini dilakukan dengan merombak sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Baik yang berada di kantor pusat maupun UPTP di daerah.

Dengan adanya reformasi birokrasi ini, Kemnaker lebih fokus dalam mengelola dan membina SDM ASN Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukan bagi Kemnaker, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah.

Empat jabatan fungsional yang pembinaannya ada di Kemnaker adalah instruktur, pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja. Keempat jabatan fungsional tersebut adalah jabatan SDM yang dibutuhkan oleh dunia ketenagakerjaan.

“Jabatan-jabatan ini adalah SDM yang dibutuhkan di dunia ketenagakerjaan. Mereka ini tidak hanya bertempat di Kemnaker, namun juga di kementerian/lembaga lain, serta di Pemda,” jelasnya.

Sekjen Anwar menambahkan, selain reformasi birokrasi, pihaknya juga telah menerapkan reformasi BLK. Reformasi ini bertujuan untuk menjadikan pelatihan vokasi melalui BLK sebagai icon Kemnaker.

Dalam reformasi BLK, Kemnaker menerapkan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.

Sekjen Anwar berharap, kedua reformasi ini meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan untuk mendukung menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik.

"Saya ingin kita semakin bangga, semakin senang, untuk bekerja di tempat ini. Sehingga kita semakin memberikan yang terbaik bagi BLK, utamanya Kemnaker," ujarnya.(RK)

Banyuwangi,RotasiKepri.com -- Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar merangkul stakeholders dari semua kalangan dan bisa memanfaatkan segala sumber daya untuk mendukung program BLK.

"Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder," kata Menaker Ida saat meninjau BLK Komunitas Darussalam Blokagung dan BLK Komunitas Bustanul Falah di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4/2021).

Menaker Ida mengatakan, dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas, pengelola bekerja sama dengan pelaku usaha dan industri, kemudian memetakan kebutuhan tenaga kerja.

"Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya pengelola bisa membuka kejuruan pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya," katanya.

Selain itu, pengelola juga dapat mencari peluang dari pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan. Nantinya dari pemerintah bisa didesain pelatihan program dan pembiayaan

 pelatihan dengan memanfaatkan dana APBD, atau dengan mengakses program pemerintah yang relevan seperti dana desa.

"Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelatihan vokasi di BLK Komunitas," ucapnya.

Ia tidak menghendaki jika BLK Komunitas menjadi mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya. Baginya, bantuan dari pemerintah yang sifatnya terbatas menjadi tantangan bagi pengelola dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas.

"Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.

Sementara kepada para santri, Menaker Ida juga berpesan agar memanfaatkan pelatihan yang ada di BLK dengan sebaik-baiknya. Sebab menurutnya, di era revolusi industri 4.0, fleksibilitas dan kompetensi menjadi poin utama dalam persaingan di dunia kerja. Terlebih kompetensi yang sudah tersertifikasi, maka sangat penting dalam menghadapi persaingan yang ketat di masa depan.

Ia mengatakan, dengan adanya pelatihan kompetensi bagi santri di BLK Komunitas ini, lulusan pesantren akan memiliki keunggulan lebih di pasar kerja. Karena selain menguasai hard skill, santri sudah barang tentu memiliki dasar agama kuat yang menjadi landasan soft skills.

"Jadi kepada para santri, teruslah mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah sebagai ciri khas lulusan pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan

 bermanfaat," jelasnya.(RK)

sumber:kemnaker.go.id

ket foto : Sekretaris Jendral  Kementerian Tenaga Kerja RI, Anwar Sanusi,Ph.D

Jakarta, RotasiKepri.com -- Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang fokus dalam pengembangan SDM ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

"Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketengakerjaan, Anwar Sanusi, dalam sambutannya secara virtual pada acara Review Kurikulum dan Silabus Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Menurutnya, hal-hal yang merupakan target dan tujuan Polteknaker ke depan harus dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai perguruan tinggi vokasional dalam bidang ketenagakerjaan.

"Ke depan, Polteknaker harus memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas," lanjut Sekjen Anwar.

Sekjen Anwar menambahkan, Polteknaker sebagai Perguruan Tinggi vokasi, harus mampu mewujudkan super link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mampu menangani masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Menurutnya, ada 4 (empat) hal yang harus menjadi pedoman dasar dalam rangka akselerasi Polteknaker dalam mewujudkan prinsip super link and match dengan DUDI.

Pertama, pengembangan kurikulum pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang industri.

Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang harus bisa bersaing di dunia kerja. Selain itu perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di bidang industri.

Keempat, perbaikan program pendidikan yang mengarah pada kebutuhan industri dengan tujuan terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri.

Sekjen Anwar mengharapkan kemitraan Polteknaker dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) harus terus ditingkatkan sebagai implementasi dari paradigma pendidikan yang bergerak dari supply driven ke demand driven.

"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)," katanya(RK)

sumber: kemnaker.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Upaya pemerintah menanggulangi dampak COVID-19 sepanjang tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di sektor ketenagakerjaan. Bahkan program yang digulirkan pemerintah dalam pemulihan di sektor ketenagakerjaan telah melebihi dari jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19.