ROTASIKEPRI.COM

Jakarta, RotasiKepri.com -- Jumat, 9 April 2021,Genap seminggu setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) langsung tancap gas dengan menjalin komitmen bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi. Sebanyak 34.449 pekerja berstatus Tenaga Profesional Pendamping (TPP) desa, 1.039 pegawai Non-ASN. Selain itu, sebanyak 39.844 pekerja di jajaran pegawai BUMDES juga ikut terdaftar pada program yang sama.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, melakukan langsung penandatanganan MoU bersama dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jumat (9/4). Dalam kegiatan yang sama, dilanjutkan pula penandatanganan PKB antara Zainudin, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK dengan Jajang Abdullah, PLT Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya mengatakan, dirinya mewakili seluruh pendamping desa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Wibowo atas apresiasi dan perhatian yang diberikan melalui terbitnya Inpres optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Hari ini menjadi hari yang baik dikarenakan menjalang bulan Ramadhan, pendamping desa secara resmi sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan terdaftarnya mereka tentu urusan jaminan sosialnya sudah selesai, mereka dapat kerja lebih tenang dan tentu harapannya kinerja mereka akan optimal,” ungkap Iskandar.

Dirinya menambahkan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan terus mengawasi jalannya program jamsostek terhadap pegawai pemerintah Non-ASN, pihaknya pun akan memfasilitasi agar apa yang menjadi hak dari peserta ketika resiko terjadi akan dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerjasama ini mengatur ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, seperti hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Sesuai dengan Inpres tersebut, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi harus mendorong seluruh ekosistem pedesaan tidak terkecuali tenaga pendamping profesional di desa untuk terdaftar aktif sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), secara umum tenaga pendamping profesional di desa ini merupakan Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di seluruh Kementerian untuk terdaftar dalam program Jamsostek.

Selain itu, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga harus menyampaikan data tenaga pendamping profesional yang di desa yang akan didaftarkan pada program Jamsostek. Hal ini dimaksudkan untuk selalu dilakukan rekonsiliasi data secara periodik setiap bulannya untuk perlindungan atas 3 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm).

Penandatanganan ini selain merupakan bentuk kepatuhan atas perintah Presiden RI, juga sebagai bentuk kepedulian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terhadap para pekerja Non-ASN di lingkungan Kementerian. “Hal ini patut diapresiasi karena kerjasama ini merupakan yang pertama setelah diterbitkannya Inpres 2/2021 oleh Presiden Jokowi,” terang Anggoro.

Dirinya berharap tindakan serupa dapat segera dilakukan di Kementerian dan Lembaga yang lain agar bisa berakselerasi dalam melaksanakan perintah Presiden RI dalam Inpres Nomor 2/2021.

Sebagai badan penyelenggara, BPJAMSOSTEK sudah tentu memiliki tugas tersendiri yaitu memberikan perlindungan kepada para pekerja sebagai tugas utamanya. Selain itu, BPJAMSOSTEK juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada para pekerja di lingkungan Kementerian dan Lembaga seiring dengan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.

Menurut Anggoro hal ini sudah menjadi tanggung jawab BPJAMSOSTEK dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai program dan manfaat yang akan diterima oleh pekerja. “Saya sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk menindaklanjuti Inpres ini, termasuk di dalamnya secara gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait program Jamsostek,” tegasnya.

“Semoga apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Joko Widodo melalui Inpres ini dapat menjadi angin segar bagi perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia untuk segera mencapai tujuan mulianya yaitu perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” tutup Anggoro.

Eko Nugriyanto Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten menambahkan untuk mensukseskan Inpres tersebut internal BPJAMSOSTEK membuat gerakan yang diberi nama I-Project.

"Kami ikut mensukseskan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan gerakan yang kami beri nama I-Project", tambah Eko.(RK) 

Jakarta,RotasiKepri.com -- Polda Maluku memastikan bahwa anggota Brimob Iptu Laurens Tenine meninggal dunia lantaran terjangkit virus corona atau Covid-19.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, personel Brimob tersebut meninggal dunia bukan karena akibat setelah dilakukan penyuntikan vaksin.

"Dilakukan sampel pemeriksaan Covid-19 (RT - PCR) di RS Haulussy Ambon dengan hasil positif," kata Argo dalam keterangannya, Rabu (7/4/2021).

Argo menjelaskan, kronologi meninggalnya anggota Brimob tersebut. Ketika itu keluarga pasien tiba ke RS Bhayangkara dengan keluhan tidak sadarkan diri.

Setelah diperiksa oleh Dokter jaga UGD didapatkan tidak ada respon nafas dan nadi. Selanjutnya dilakukan tindakan resusitasi jantung paru selama 1 siklus, dan dinyatakan tidak berhasil.

"Pasien juga diperiksakan rekam jantung denggan alat EKG  didapatkan hasil no respon. Untuk refleks pupil dan kornea negatif dan dinyatakan meninggal dunia pukul 07.17 WIT," ujarnya.(RK)

Jakarta,RotasiKepri.com -- Sudah satu tahun pandemi Covid-19 melanda dunia dan menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal lainnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada pengumuman Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3) menjelaskan bahwa prinsip yang menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan serta tumbuh kembang dan hak anak.

Mendikbud menyampaikan terima kasih kepada warga satuan pendidikan yang terus bahu membahu memastikan prinsip tersebut dijunjung di tengah begitu banyaknya tantangan. “Salah satu tantangan terbesar adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dan guru mereka. Manfaat pembelajaran tatap muka pada kenyataannya memang sulit untuk digantikan dengan pembelajaran jarak jauh,” terang Nadiem.

Untuk diketahui, Indonesia adalah satu dari empat negara di kawasan timur Asia dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya sudah. UNICEF menyebut bahwa anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung semakin tertinggal dan dampak terbesar dirasakan oleh anak-anak yang paling termarjinalisasi.

“85% negara di Asia Timur dan Pasifik telah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Berdasarkan kajian UNICEF, pemimpin dunia diimbau agar berupaya semaksimal mungkin agar sekolah tetap buka atau memprioritaskan agar sekolah yang masih tutup dapat dibuka kembali,” ungkap Mendikbud.

Sejak Juli 2020, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bagian dari upaya menekan dampak negatif yang berkepanjangan akibat tidak terjadinya pembelajaran tatap muka. Kebijakan tersebut antara lain  (1) SKB Empat Menteri yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan syarat hanya untuk zona hijau; (2) SKB Empat Menteri yang mengatur penyelenggaraan PTM dengan syarat hanya untuk zona hijau dan kuning; serta (3) penyesuaian SKB Empat Menteri yang memperbolehkan PTM bagi satuan pendidikan yang memenuhi semua syarat berjenjang jika telah mendapat izin dari pemerintah daerah, tanpa melihat zonasi.

SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang diumumkan Selasa (30/3) menyatakan bahwa setelah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, pemerintah pusat/pemerintah daerah kantor/kantor wilayah Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk (1) memberikan layanan PTM terbatas; dan (2) memberikan layanan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Namun demikian, satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun PTK-nya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah.

Mendukung diterbitkannya SKB Empat Menteri, Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian menyampaikan, “Pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan sudah banyak dampak negatifnya. Antara lain, kesenjangan hasil belajar, banyak anak-anak yang mulai putus sekolah, dimana mereka bekerja atau menikah di usia dini”.

Senada dengan Hetifah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mendukung untuk segera dilaksanakan PTM terbatas. Dede Yusuf mengatakan, “proses belajar mengajar secara tatap muka menjadi penting untuk menghindari learning loss. Kondisi ketika anak-anak kita akhirnya lebih banyak bermain online, tidur di rumah atau hanya mendengarkan guru tanpa memperhatikan harus kita hadapi dan harus kita ubah”.

The World Bank melansir, penutupan sekolah di seluruh dunia diperkirakan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seumur hidup dari generasi yang saat ini berada di usia sekolah sebesar paling tidak US$10 triliun. World Health Organization juga menyatakan bahwa penutupan sekolah memiliki dampak negatif bagi perkembangan kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, dan perekonomian secara keseluruhan.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Ki Saur Panjaitan, mengakui tujuan pendidikan akan sulit dicapai jika pembelajaran tatap muka tidak segera dilakukan. “Kita khawatir sekali akan kehilangan satu generasi. Pembelajaran tatap muka terbatas sebaiknya bisa kita jalankan dengan mengedepankan protokol kesehatan,” pesannya.(RK)

sumber:kemdikbud.go.id

Jakarta, RotasiKepri.com -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyita sebanyak 374,5 kg ikan beku. Ikan tersebut terdiri dari hiu kikir, hiu martil, pari kikir dan pari liong bun beku. Penyitaan dilakukan lantaran komoditas tersebut termasuk ikan dilindungi dan tercantum dalam Appendix II The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau nyaris punah.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina memaparkan kronologi pengiriman ikan beku tersebut. Dimulai pada Minggu, 21 Maret 2021, sekira pukul 09.15 WIB, petugas BKIPM Jakarta II menerima informasi adanya pengiriman ikan hiu tanpa dokumen dari Natuna, Kepulauan Riau.

"Komoditas ini dikirim melalui angkutan kapal laut dan diperkirakan kapal sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu pukul 19.00 WIB," terang Rina di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Rina menambahkan, kapal tersebut ternyata baru sandar Senin, sekira pukul 15.15 WIB di Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan manifest muatan kapal, terdapat data muatan berupa ikan hiu beku.

Petugas pun langsung melakukan verifikasi dokumen dan menemukan sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik nomor: P 8/KI -D2/25 2/3/2021/000171. Sertifikat ini dikeluarkan oleh BKIPM Tanjungpinang Wilayah Kerja Natuna tertanggal 15 Maret 2021 dengan jenis komoditas ikan hiu cucut 1.000 kg dan ikan jahan sebanyak 9.000 kg. Pada pemeriksaan lanjutan oleh tim Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) Serang terhadap isi kontainer secara keseluruhan, ditemukan dari 4.167,59 kg, teridentifikasi 4 jenis hiu (374,15 kg) yang termasuk dalam Appendix II CITES atau peredarannya diatur dengan kuota. Komoditas tersebut di antaranya 5 ekor Hiu Sutra 5 ekor (23,6 kg), 29 ekor Hiu Martil (177,1 kg), Pari Kikir 3 ekor (78,90 kg), dan Pari Liong Bun 6 ekor (94,55 kg).

Atas temuan ini, petugas BKIPM Jakarta II langsung melakukan penyegelan dan menahan kontainer pengangkut ke Muara Angke.

"Untuk hiu yang tidak termasuk Apendix II CITES ataupun dilindungi dilakukan penahanan sementara, dan kita beri kesempatan 3 hari untuk lengkapi dokumen," tutup Rina.

Selain ditemukan 4 jenis Hiu dan Pari yang termasuk dalam Appendix II CITES, juga ditemukan Ikan Pari yang diduga jenis Ikan Pari Sungai Raksasa, statusnya termasuk jenis biota yang dilindungi. Namun kepastian jenis masih menunggu konfirmasi hasil uji tes DNA.

Sebagai informasi, terdapat 3 status ikan Hiu atau Pari. Pertama dilindungi, jika aparat menemukan komoditas ini dilalulintaskan, maka akan dilakukan uji DNA. Kedua, Appendix II CITES, peredarannya harus berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah. Terakhir, Look alike species atau tidak dilindungi, maka harus menyertakan dokumen karantina jika hendak dilalulintaskan.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya pada keberlanjutan biota laut. Bahkan, kecintaan dan komitmennya terhadap keberlanjutan telah ditegaskan sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu 23 Desember 2020.(RK) 

Jakarta, RotasiKepri.com -- Kementerian Sosial RI menyerahkan santunan bagi 2 KK, 10 ahli waris kebakaran di Permukiman Jalan Pisangan Baru III RT 003/RW 006, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur.

"Turut berduka dan kami serahkan santunan Rp 15 juta rupiah kepada masing-masing 10 ahli waris, total Rp 150 juta rupiah," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial (Kemensos), Sunarti saat menyerahkan santunan di lokasi kebakaran, Kamis (25/3/2021).

Kemensos juga melakukan asesmen dan mediasi, mendirikan Posko Layanan Dukungan Psikososial dan Tenaga Pelopor Perdamaian yang didukung 13 personel gabungan untuk upaya penguatan mental dari keluarga korban.

Kebakaran terjadi pada Kamis (25/3/2021) sekira pukul 04.20 WIB yang  menewaskan dua KK, 10 orang yang terdiri dari ayah, ibu, anak serta cucu. 

Berikut daftar korban tewas: 1. Srimulyani 50 tahun; 2. Deby 28 tahun; 3. Ria 17 tahun; 4. Dani 30 tahun; 5. Nizan 1,5 tahun; 6. Beni 42 tahun; 7. Nova 40 tahun; 8. Baeva 15 tahun; 9. Fani 20 tahun; serta 10. Ni Imam. 

Turut hadir dalam acara penyerahan santuan, yaitu Kadinsos Provinsi DKI Jakarta; Camat Matraman; serta Tim LDP dan tenaga pelopor perdamaian.(RK)

sumber:kemensos.go.id

Tejo menjelaskan, sebenarnya, ada tetangga lain yang rumahnya terbakar, namun masih sempat menyelamatkan diri karena terbangun dari tidurnya sehingga tidak terjebak dalam kobaran api. "Mereka selamat, namun sayang, tidak sempat menyelamatkan tetangga lainnya yang jadi korban," pungkasnya. (RK)

RotasiKepri.com (Jakarta) -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/3/2021).

Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk meningkatkan sinergitas soal keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Penguatan itu dilakukan di satuan jajaran TNI AL dan Polri. 

"Sinergitas kerjasama di operasi utamanya amarinir dan Brimob, Lantamal dengan Polair," kata Sigit dalam pertemuannya bersama KSAL.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri dan KSAL juga mendiskusikan soal maraknya kejahatan tindak pidana narkoba yang diselundupkan melalui jalur laut atau perairan. Modus pelaku kejahatan itupun untuk mengelabui petugas saat ini beragam, misalnya menyimpan barang haram itu dengan dibungkus kemasan teh.  

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, dalam penanganan kasus kejahatan di perairan perlu adanya penguatan sinergitas di tingkat bawah hingga atas. Mengingat saat ini banyak jalur perairan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Oleh sebab itu, Sigit menyebut, perlu adanya pembahasan soal dilakukannya pelatihan bersama antara personel Polri dan TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia. 

"Bagaimana ada kegiatan pelatihan bersama ada integrasi di tingkat pelaksana. Minimal pernah ada pelatihan bersama," ungkap mantan Kapolda Banten ini. 

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono berpandangan perlunya meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri dalam memberangus kejahatan. 

"Kerjasama sinergitas AL dengan polisi terutama Polair. Kewenangan yang bukan AL diserahkan ke Polisi. Hal seperti ini dikembangkan dan di tingkatkan dalam sinergitas," ucap Yudo. 

Dengan munculnya fenomena kejahatan di perairan itu, Yudo pun sepakat perlu adanya integritas dari jajaran TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya.(RK) 

RotasiKepri.com( Jakarta) -- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Indonesia (BKPRMI) di Mabes Polri, Senin 22 Maret 2021.

Dalam pertemuan ini, Kapolri mengatakan, pendekatan dan diskusi dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sangat penting dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia pun menyambut baik dimana bentuk intoleransi yang dilawan dengan moderasi keagamaan yang memerlukan tokoh-tokoh agama.

"Kami juga siap bekerjasama dengan pemuda masjid untuk membangun bangsa," katanya.

Peran ormas yang peduli bangsa saat ini, kata Kapolri, sudah semakin bagus. Ia pun berharap, basis pemuda masjid sampai tingkat desa harus saling menguatkan.

Selain itu, mantan Kabareskrim ini meminta peran tokoh agama menyosialisasikan 3M dan ketahanan pangan melalui program Kampung Tangguh.

"Prinsipnya Polri siap bekerjasama dan mendukung program-program dalam memerangi hal-hal yang menyerang negara," unhkapnya.

Mantan Kapolda Banten ini  pun mengajak para tokoh dan pemuda agama bersatu membangun bangsa setelah adanya polarisasi di Pilpres dan Pilkada.

Sementara itu, Ketua BKPRMI Said Aldi mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan polisi di daerah dalam membina ustaz, ustazah serta dai dalam menjaga kamtibmas dan menutup kemungkinan adanya radikal masuk ke pemuda Masjid.

"Badan Pemuda Masjid dalam membina ustaz, ustazah dan dai kamtibmas sekalian untuk menutup kemungkinan adanya radikal yang akan masuk ke pemuda Masjid," katanya.

Ketua Penasehat BKPRMI Idrus Marham mengatakan, basis BKPRMI adalah masjid, maka jika ada masalah di Masjid dapat dikoordinasikan dengan pemuda Masjid.

"Kalau ada bencana maka pemuda masjid ikut mengambil bagian dan bagaimana polanya kerjasama pembinaan masyarakat sesuai dengan ciri karakter masing-masing daerah," ujarnya.(RK) 

RotasiKepri.com ( Jakarta) -- Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bersama jajaran bersilaturahmi dengan mengunjungi Komandan Puspom (Danpuspom) TNI AD Letjen TNI Chandra W Sukotjo di Mako Puspom TNI AD di Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, kunjungan silaturahmi ini dalam rangka memperkuat sinergi dan komunikasi antara fungsi pengamanan internal di TNI dan Polri. 

“Memperkuat Sinergisitas antara Propam Polri dengan Puspom TNI AD dalam pelaksanaan Tugas juga kerjasama dalam penegakan disiplin terhadap masing-masing anggota TNI dan Polri,” kata Argo dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021). 

Sementara itu, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menambahkan, kedatanganya bersama jajaran juga sekaligus memperkuat kerjasama dalam penanganan perilaku anggota di dunia siber sehingga anggota TNI dan Polri cerdas dalam bersosial media

“Juga kerjasama dalam penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan anggota masing-masing TNI dan Polri,” tambah Sambo. 

Dalam kunjungan ini, Ferdy Sambo didampingi oleh Karo Provost, Karo Paminal dan Karo Wabprof Polri dan diterima langsung oleh Danpuspom TNI AD, Wadan Puspom AD dan Para Direktur di jajaran Puspom AD.(RK) 

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) melakukan penandatanganan kontrak pembangunan jaringan gas (jargas) tahap I tahun 2021 sebesar 60.875 Sambungan Rumah (SR). Penandatanganan kontrak disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji.

Nilai kontrak pada penandatanganan kali ini sebesar Rp467.791.556.196 dan merupakan separuh atau 50% dari total SR yang dibangun tahun 2021 yaitu sebanyak 120.776 SR di 21 kabupaten/kota.

Menurut Tutuka, pembangunan jargas bertujuan memberikan akses energi kepada masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan, serta mengurangi beban subsidi BBM atau LPG pada sektor rumah tangga.

"Saya telah menyaksikan hasil pembangunan jargas di Kota Lamongan dan terlihat jelas betapa bahagianya seorang ibu menggunakan jargas yang murah dan bersih. Kemudahan dan kenyaman telah diberikan Pemerintah," katanya di Gedung Ibnu Sutowo, Rabu (10/3).

Lebih rinci lagi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Noor Arifin Muhammad menyampaikan, pemerintah telah melelang pembangunan jargas tahun 2021 dalam 10 paket mulai 10 November 2020 (tender pra DIPA), baik tender pembangunan jargas (EPC) maupun seleksi pengawasan pembangunan jargas (PMC).

Selanjutnya, penandatanganan kontrak dibagi dalam 3 tahap yaitu 5 paket pada tahap I, 2 paket tahap II dan 3 paket di tahap III. Adapun 5 paket yang telah ditandatangani ini, terdiri dari Paket 1 yang meliputi Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Timur sebanyak 11.526 SR, Paket 12 meliputi Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon sebanyak 8.273 SR dan Paket 15 meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 17.506 SR.

Selain itu, Paket 17 meliputi Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan sebanyak 12.753 SR dan Paket 18 yang meliputi Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo sebanyak 10.817 SR.

"Untuk penandatanganan kontrak tahap II, saat ini masih proses diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK yaitu untuk Paket 6 meliputi Kabupaten Banyuasin dan Paket 11 yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang," lanjut Noor Arifin.

Sedangkan penandatangan tahap III, masih dalam proses penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan KESDM yaitu Paket 8 meliputi Kabupaten Wajo dan Kabupaten Banggai, Paket 14 meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, serta Paket 16 meliputi Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

Di akhir sambutannya, Tutuka menekankan pentingnya good governance dalam setiap kegiatan. Para Pejabat pembuat komitmen (PPK) diminta tetap menjaga integritas agar program berjalan lancar, aman dan bermanfaat bagi masyarakat. ( RK )

sumber:esdm.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Hari ini, Minggu (14/3) merupakan hari ketiga pelaksanaan vaksinasi massal keluarga besar Kementerian Energi Dan sumber Daya Mineral (ESDM). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini adalah untuk mendukung program vaksinasi nasional dan membentuk herd immunity.

"Kementerian ESDM, didukung Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan rumah sakit di sekitar kantor Kementerian ESDM menyelenggarakan vaksinasi massal untuk sekitar 5.500 pegawai di Kementerian ESDM yang wilayah kerjanya di DKI Jakarta," ungkap Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian ESDM Upik Jamil.

Tujuan untuk pelaksanaan vaksinasi, dijelaskan Upik adalah untuk membentuk herd immunity, kekebalan massal dari seluruh pegawai Kementerian ESDM.

Kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan selama 5 hari, sejak Jumat tanggal 12 lalu hingga 16 Maret 2021 mendatang, diikuti sekitar 5.198 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) serta tenaga outsourcing.

"Sebelum dilakukan vaksinasi telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan unit dan Pegawai, diinformasikan terkait pelaksanaan program vaksinasi tersebut. Strategi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan rata-rata 1.000 pegawai per hari sehingga dalam waktu lima hari program ini selesai. Hingga memasuki hari ketiga ini, semua program berjalan lancar," jelas Upik.

Hari pertama kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh para Pimpinan Tinggi, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli, Anggota Komite BPH, APK DEN dan dilanjutkan dengan pegawai.

Dengan melibatkan sekitar 120 tenaga kesehatan, termasuk tim kesehatan Kementerian ESDM, pelaksanaan vaksinasi ini difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan beberapa rumah sakit rujukan, yaitu RS Abdi Waluyo, RS PGI Cikini, RSUD Tarakan dan RS Johar.

Sementara itu, Yuni, salah seorang anggota tim monitoring Kementerian Kesehatan yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan hari ini mengatakan, Kementerian Kesehatan terus melakukan pendampingan dan memonitor jalannya kegiatan vaksinasi di kementerian/lembaga dengan mengirimkan tim terkait pelaksanaan vaksinasi.

"Kementerian Kesehatan membentuk tiga tim untuk memantau pelaksanaan vaksinasi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Tim tersebut bertugas memberikan pendampingan dan memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga. Seperti misalnya pengolahan limbah medis paska vaksinasi dan bantuan logistik lainnya," jelas Yuni. ( RK )

sumber:esdm.go.id

RotasiKepri.com ( Jakarta ) -- Untuk kedua kalinya TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali merekrut prajuritnya dari relawan Covid-19 khususnya Tenaga Kesehatan sebagai wujud apresiasi dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., kepada Relawan yang selama ini telah bersama-sama berjuang dalam menangani pasien Covid-19.

RotasiKepri.com (Jakarta) -- Jajaran kepolisian perlu segera mengantisipasi tren geng motor yang muncul belakangan ini, yang kerap konvoi hingga ratusan orang dengan mengacung acungan clurit dan senjata tajam lainnya serta menganiaya warga.

Dari pendataan Indonesia Police Watch (IPW), dalam dua minggu terakhir, dari 28 Feb hingga 12 Maret 2021, ada tujuh peristiwa geng motor yang menewaskan tiga orang dan sejumlah lainnya luka, termasuk anggota polisi yang luka luka dibacok anggota geng motor.

Peristiwa pertama, Muhammad Farhan Lubis, 17, tewas dibantai geng motor di Jalan Sisisngamangaraja, Medan Amplas, Sumut, Minggu (28/2) sekira pukul 02.00. Hari yang sama anggota geng motor Enjoi MBR 86 membacok anggota Polsek Metro Menteng Aiptu Dwi Handoko. Geng motor ini memiliki ratusan anggota. Masih hari yang sama, tukang parkir, Hendri menjadi korban pengeroyokan geng motor di Jalan Pasuketan Kota Cirebon, Jabar. Mereka juga memukuli orang orang yang memvideokan aksi brutal mereka.

Pada 1 Maret, satu tewas akibat bentrok antardua kelompok geng motor di Jalan Raya Padalarang–Purwakarta, Desa Nyalindung, Kabupaten Bandung Barat. Bentrok ini melibatkan dua kelompok geng motor, XTC dan Moonra. Pada 7 Maret, polisi menangkap lima anggota geng motor yang membunuh seorang pemuda di Jalan Raya Kampung Buwek Jaya, Desa Sumber Jaya, Tambun Selatan, Bekasi.

Pada 10 Maret, geng motor menyerang dan merusak kosa-kosan di Kabupaten Cianjur, Jabar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tapi salah satu motor penghuni kosan rusak akibat dibanting dan ditendang para pelaku. Sebelumnya, Polda Banten menangkap 10 dari 36 anggota geng motor All Star yang meresahkan warga Kota Serang Timur karena konvoi membawa senjata tajam. Aksi ini sempat mengejutkan warga karena massa konvoi sambil mengacung acungkan aneka senjata tajam, mulai dari golok, pedang, hingga celurit, mengancam warga, dan memblokir jalanan. Aksi ini sempat viral di media sosial. Jajaran Polda Banten lalu memburu anggota geng motor ini hingga ke rumahnya. Ratusan orang terdata, sejumlah senjata tajam dan sepeda motor tanpa surat disita. Sebanyak 10 orang ditahan dan dijadikan tersangka, yang lainnya diingatkan, jika berulah lagi akan ditahan.

Sikap tegas Polda Banten ini sepertinya patut dicontoh Polda Polda lain agar geng motor bisa terkendali dan tidak berbuat onar. Sikap jemput bola, antisipasi, dan deteksi dini bisa dilakukan bersama Polsek dan Polres, yang mendatangi rumah anak anak muda yang terindikasi sebagai anggota geng motor. Mereka diingatkan di depan orang tuanya, jika masih berbuat onar akan ditahan.

Sikap pembiaran terhadap geng motor harus disudahi. Polisi perlu jemput bola. Terutama menjelang bulan Ramdhan, biasanya geng motor ini suka berulah dan harus diantisipasi. Mereka tidak hanya membuat onar tapi juga melakukan tindakan kriminal, seperti merampok mini market, merampok pomp bensin, membegal orang di jalanan dan lainnya.

Untuk itu jajaran kepolisian perlu mengintensifkan patroli di malam hari untuk menindak tegas aksi geng motor. Biasanya anak anak di usia 15 hingga 21 tahun itu beraksi pukul 01.00 hingga 04.00. Dan kawasan rawan geng motor adalah Ibukota Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, dan Sulsel.(RK) 

RotasiKepri.com ( Jakarta )- Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo SA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. 

"Atas perbuatan tersangka yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak 

melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Penetapan SA sebagai tersangka, menurut Helmy itu dilakukan setelah melalui proses gelar perkara. Penyidik telah memperoleh fakta hasil penyidikan dan alat bukti. Sehingga menetapkan SA sebagai tersangka dalam perkara itu. 

Helmy menjelaskan, diketahui ejak bulan Mei 2018, PT Bank Bukopin, Tbk. telah ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif oleh OJK karena permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut semakin memburuk sejak bulan Januari hingga Juli 2020. 

Dalam rangka upaya penyelamatan Bank Bukopin, OJK mengeluarkan kebijakan diantaranya memberikan Perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Corporindo atas nama SA melalui surat OJK nomor : SR-28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Surat itu berisikan tentang perintah tertulis pemberian kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance (Tim TA) dari PT BRI untuk dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk dengan batas waktu pemberian kuasa dan penyampaian laporan pemberian surat kuasa kepada OJK paling lambat 31 Juli 2020.

"Akan tetapi PT Bosowa Corporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut," ujar Helmy.

Dalan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa setelah surat dari OJK diterbitkan pada 9 Juli 2020, SA mengundurkan diri sebagai Dirut Bosowa Corporindo pada 23 Juli 2020. 

"Pada tanggal 24 Juli 2020, SA masih aktif dalam kegiatan bersama para pemegang saham bank Bukopin maupun pertemuan dengan OJK pada tanggal 24 Juli 2020, namun tidak menginformasikan soal pengunduran dirinya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo," jelas Helmy.

SA pada tanggal 27 Juli 2020 juga mengirimkan foto Surat Kuasa melalui aplikasi whatsaap kepada Dirut Bank Bukopin dengan mencantumkan jabatannya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo, lanjut Helmy Santika.

Atas perbuatannya, SA disangka melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar atau pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar. ( RK - Tim) 

RotasiKepri.com(Jakarta) -  Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJAMSOSTEK Irvansyah Utoh Banja mewakili Direktur Utama menyerahkan santunan sebesar Rp93 juta dan bantuan beasiswa kepada ahli waris musisi Arry Syaff yang meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit lambung yang dideritanya. Musisi yang memiliki nama lengkap Arry Syafriadi tersebut merupakan vokalis dari grup band Cockpit yang terdaftar pada BPJAMSOSTEK sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sejak tahun 2020. Selain itu menurut data yang dimiliki oleh BPJAMSOSTEK, Arry juga masih aktif terdaftar sebagai peserta Penerima Upah (PU) sejak tahun 2015. 

Santunan yang diterima oleh ahli waris musisi tersebut terdiri dari Jaminan Kematian dari dua kepesertaan sebesar Rp74 juta, Jaminan Hari Tua sebesar Rp19 juta, dan manfaat Jaminan Pesiun (JP) yang akan diberikan secara berkala setiap bulannya. Selain itu BPJAMSOSTEK juga memberikan bantuan beasiswa kepada 2 orang anak almarhum hingga lulus perguruan tinggi senilai maksimal Rp174 juta. 

“Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan hari ini BPJAMSOSTEK hadir sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh pekerja dan keluarganya. Musibah yang dialami oleh almarhum merupakan bukti bahwa seluruh pekerjaan pasti memiliki risiko dan oleh karena itu perlindungan jaminan sosial merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seluruh pekerja apapun profesinya,” tegas Utoh. 

Santunan tersebut secara simbolis diberikan di sela-sela konser musik virtual yang digelar oleh Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2021. 

FESMI adalah sebuah organisasi nirlaba yang bekerja sama dengan serikat-serikat musisi yang sudah ada di beberapa provinsi serta pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam industri musik tanah air. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum FESMI Candra Darusman menyatakan bahwa pada tahun ini dalam rangka peringatan Hari Musik Nasional, FESMI ingin fokus untuk memajukan musik tradisional dan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap para musisi yang terdampak pandemi Covid-19 dengan menggalang donasi pada acara tersebut. 

“Sudah menjadi tekad dan program FESMI untuk menyukseskan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para musisi,”imbuh Candra. 

Pihaknya juga menambahkan bahwa sebagai upaya memajukan industri musik Indonesia, FESMI melibatkan BPJAMSOSTEK dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi profesi musisi di Indonesia. Oleh karena itu bagi setiap musisi yang terdaftar sebagai anggota FESMI secara otomatis akan didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Saat ini anggota FESMI telah memiliki perlindungan 3 program jaminan sosial yaitu JKK, JKM dan JHT. 

“Saya berharap ke depan tidak hanya musisi, namun seluruh pekerja seni di Indonesia juga sadar akan pentingnya jaminan sosial, karena dengan terdaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK kita dapat bekerja dengan tenang dan memiliki hari tua yang sejahtera,” tutup Utoh. 

Eko Nugriyanto Selaku Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Kanwil Banten menambahkan tidak hanya musisi yang menjadi target perlindungan sosial BPJAMSOSTEK namun semua pekerja di Indonesia.

"Tidak hanya musisi, program perlindungan sosial BPJAMSOSTEK juga bisa dinikmati oleh seluruh pekerja di Indonesia baik sektor formal maupun informal", Ungkap Eko. (RK) 

RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran bersilaturahmi dengan pengurus pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Beberapa hal dibahas, diantaranya bagaimana memaksimalkan peran Dai untuk menyampaikan pesan Kamtibmas hingga moderasi beragama. 

Kapolri mengatakan, dengan pendekatan dakwah, penyampaian pesan Kamtibmas dinilai cukup efektif ketimbang dengan bahasa Kepolisian. 

“Bagaimana Dai kamtibmas ini diberdayakan. Misalnya pimpinan LDII menyampaikan pesan Kamtibmas ke umatnya,” kata Kapolri di kantor pusat LDII di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021). 

Sigit mengatakan, residu Pilpres dan Pilkada hingga saat ini masih ada hingga membuat polarisasi di tengah masyarakat. Untuk itu, penguatan moderasi beragama saat ini dinilai penting dilakukan karena dalam kondisi krisis karena pandemi Covid-19, amat sangat dibutuhkan persatuan. “Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat,” tekan Sigit. 

Disisi lain, Kapolri juga mengajak LDII bekerjasama dalam rangka menangani pandemi Covid-19 dengan menyampaikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait  menegakan protokol kesehatan hingga memberikan pemahaman kepada umat tentang program vaksinasi nasional. 

Di kesempatan yang sama, Pj Ketua Umum LDII Criswanto Santoso mendukung upaya Polri dalam rangka menekan penularan Covid-19. LDII kata dia, siap berkolaborasi dengan Polri. Selain dalam rangka menghadapi Covid, juga dalam upaya mempertahankan ketuhan NKRI 

“LDII siap melakukan sinergi dengan Polri demi keutuhan bangsa,” pungkas Criswanto.  ( RK )

RotasiKepri.com ( Jakarta ) - Presiden Joko Widodo menandatangani Prangko Seri  Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 dalam Peluncuran Program Konektivitas Digital tahun 2021. Penerbitan prangko itu menjadi penanda ksigapan bangsa Indonesia dalam memerangi pandemi Covid-19.

“Kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri peluncuran Program Konektivitas Digital tahun 2021 dan peluncuran Prangko Seri  Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 pada pagi hari ini,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam acara Konektivitas Digital Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jum'at (26/02/2021).

Menteri Johnny menegaskan peluncuran Prangko Seri Vaksinasi Nasional Covid-19  merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang dengan cepat dan sigap memerangi pandemi Covid-19. 

“Melalui vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat agar dapat mencapai kekebalan kelompok (herd immunity),” tandasnya.

Menteri Kominfo menjelaskan bahwa di masa yang akan datang, penerbitan prangko dapat dilakukan secara digital dengan metode barcode untuk tracking dan tracing. “Dan dilengkapi dengan fitur Augmented Reality pada prangko agar menjadi lebih detail dan menarik,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, Menteri Johnny mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 kepada awak media di Hall Basket Senayan pada hari Kamis (25/02/2020). Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo menegaskan kegiatan vaksinasi seperti yang dilakukan kepada awak media merupakan awal dari proses vaksinasi.

“Ini semua dilakukan sejalan dengan seluruh protokol dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Menteri Kominfo mengajak seluruh komponen bangsa termasuk termasuk insan pers untuk mengawal dan menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, “(Vaksinasi) bisa dilakukan dengan baik bila kita bekerja bersama-sama secara gotong royong, hambatan pasti bisa kita atasi," tandasnya.

Peluncuran prangko menjadi nilai tambah bagi masyarakat karena fungsi prangko sebagai alat edukasi dan penyebaran informasi. Prangko menjadi penanda peristiwa yang ditampilkan di dalamnya sekaligus dapat merefleksikan kemajuan peradaban suatu bangsa.

Sesuai Undang-undang, prangko diterbitkan oleh Pemerintah (Kementerian Kominfo) dan dilaksanakan PT Pos Indonesia. Penerbitan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 melibatkan Kementerian Kominfo, Kemenkes, KPC-PEN, Kementerian Sekretariat Negara, PT Pos Indonesia, dan Perum Perruri. 

( RK )

sumber: kominfo.go.id