 |
| Keterangan : Kuasa hukum nahkoda kapal MT Arman, Dr.Rolas Budiman Sitinjak,S.H.,M.H |
Batam, Rotasikepri.com - Dilansir dari berbagai media pada Jumat, (24/5). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menjadi sorotan setelah munculnya dugaan bahwa mereka akan menyusupkan enam kru baru ke dalam kapal MT Arman tanpa mengikuti prosedur resmi.
Penambahan kru ini diketahui tidak melalui jalur yang semestinya, menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran.
Kuasa hukum nahkoda kapal MT Arman, Dr.Rolas Budiman Sitinjak,S.H.,M.H mengaku tidak mengetahui adanya penambahan kru tersebut. Dalam sebuah konferensi pers, kuasa hukum menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak diberitahu mengenai perubahan kru ini, yang seharusnya sesuai dengan prosedur standar operasi yang berlaku.
"Kami sangat terkejut dengan informasi ini. Tidak ada pemberitahuan resmi ataupun persetujuan dari pihak nahkoda terkait penambahan kru tersebut,
ini merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur dan regulasi yang ada," ujar Dr.Rolas kuasa hukum nahkoda.
Lebih lanjut, terdapat dugaan bahwa enam kru baru tersebut merupakan intelijen dari Iran. Dugaan ini muncul setelah beberapa pihak mencurigai identitas dan latar belakang keenam kru yang tidak jelas. Hingga saat ini, KLHK belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan ini.
"Kami menuntut penjelasan resmi dari KLHK mengenai identitas dan tujuan dari enam kru yang disusupkan tersebut. Keamanan dan keselamatan kapal serta awaknya adalah prioritas utama kami," tambah Dr.Rolas.
Kasus ini segera menarik perhatian publik dan memicu berbagai spekulasi di media sosial. Banyak yang mempertanyakan motivasi KLHK dalam menyusupkan kru tanpa prosedur, serta potensi implikasi keamanan jika benar bahwa kru tersebut adalah intelijen asing.
Sementara itu, beberapa pihak mendesak agar dilakukan investigasi independen untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari KLHK dalam menangani isu yang sangat sensitif ini.
Hingga berita ini diturunkan, KLHK belum memberikan tanggapan resmi terhadap tudingan tersebut. Investigasi lebih lanjut diharapkan dapat segera dilakukan untuk memastikan bahwa semua prosedur dan regulasi dijalankan dengan benar, serta untuk menjaga keamanan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Situasi ini akan terus dipantau dan perkembangan lebih lanjut akan segera dilaporkan. (Red)
Posting Komentar