Ada yang tidak memiliki paspor, karena datang dengan jalur illegal. Ada pula yang kehilangan paspor atau habis masa ijin
tinggalnya. Pada intinya persoalan puluhan ribu PMI di Malaysia ini terkait pada identitas
resmi.
Seorang mantan PMI Malaysia bernama Zakaria menyebutkan, kondisi PMI illegal di
Malaysia sangat memprihatinkan. Mereka tak punya banyak pilihan, mau kembali ke tanah
air, terhalang identitas resmi. Tapi mau tetap bertahan di Malaysia, harus siap bertahan
hidup dengan seadanya.
Kalaupun menyerahkan diri, berarti harus siap ditahan selama 6-12 bulan.
Menanggapi permasalahan ini, pengamat PMI dari Batam, Ahmad Rosano mengatakan,
persoalan ini jelas tanggung jawab pemerintah pusat.
“ Ini jelas tanggung jawab pemerintah Indonesia,” tegas Ahmad Rosano dalam chanel
Youtube Bensikumbang.
Kita harus berpikir, pusat harus membuat pernyataan kepada pemerintah Malaysia.
“Kalau mereka ngga punya sama sekali dokumen, paling tidak dia punya bukti, dia warga
negara, dia punya KTP misalkan, dia buktikan dia warga negara Indonesia. Karena orang
Indonesia dengan Malaysia, mukanya kan sama-sama. Ini juga pemerintah juga harus hati
hati disitu. Badan intelijen semua harus berkersama memulangkan mereka,” ucap Ahmad
Rosano.
Menurutnya, solusi pemulangan PMI di Malaysia harus segera dibuat secara efisien dan
efektif. Karena ini menyangkut anak bangsa yang ada diluar negeri dan ingin kembali ke
tanah airnya sendiri.
“Harusnya ini difasilitasi negara. Mau resmi atau tidak, itu warga negara kita yang ada
disana. Itu warga negara kita yang ada disana. Kewajiban negara untuk memulangkan itu.
Selamatkan manusianya. Nilai kemanusiaannya sebagai warga negara. Itu saudara kita,”
tambahnya.
Ahmad Rosano bahkan mengatakan, jika negara tidak punya anggaran dalam hal
pemulangan PMI bermasalah di Malaysia, pihaknya siap bekerjasama untuk turut andil
dalam pemulangan anak bangsa yang tengah berada di negeri orang itu.
“Pemerintah jangan menganak tirikan TKI itu. Mereka saudara kita, supaya pemerintah
menjemput bola kesana. Untuk memulangkan mereka. Apalagi ini bulan ramadhan. dan
lebaran ini mereka rindu pulang ke kampung. Apapun ceritanya kita berharap ke
pemerintah. Kalau pemerintah nanti sekiranya gak punya anggaran, untuk memulangkan
mereka. Yang penting kasi perlindungan saja, transportasi. Bisa kita pulangkan orang itu,
dengan berbagai cara. Kalau negara gak punya uang, kita yang kasi uang ke negara itu, kan
begitu,” paparnya panjang lebar.
Ahmad Rosano mengatakan pemerintah pusat harus peduli, Presiden harus langsung
mengambil kendali masalah TKI ini. Harusnya presiden perintahkan institusi yang
berhubungan dengan diplomasi luar negeri, agar bisa memulangkan PMI dari luar negeri.
Utamanya Malaysia, karena paling banyak ilegal ini di Malaysia, tandasnya.
“Pemerintah harus mengeluarkan aturan main, misalnya pernyataan siapa saja boleh
memulangkan tenaga kerja yang penting bisa balik ke Indonesia. Kami lindungi secara
diplomasi politik dengan negara Malaysia,” sebutnya.
“Kalau pemerintah tidak siap untuk pemulangan PMI dari Malaysia. Saya siap
memulangkan, siap menjemput PMI kita yang ada di Malaysia, karena ini kan misi
kemanusiaan, seberat apapun pasti bisa. Jangan ditangkap tapi lindungi. Mulai dari
pelayaran sampai ke Batam. Nanti akan didata, minimal ada KTP. Betul gak benar WNI.
Negara juga tentu tidak mau kecolongan,” pungkasnya.
Kalaupun pemerintah pusat tidak menanggapi, menurutnya pemerintah dari wilayah
setempat dalam hal ini pada tatanan Pemerintah Provinsi Kepri, harus ada kerjasama yang
nyata untuk segera mengambil langkah atas persoalan pemulangan PMI dari Malaysia ini,
ucap aktifis dan pengamat kebijakan publik ini.( RK)
Posting Komentar