Jakarta,RotasiKepri.com -- Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk
terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), baik pada level kawasan
maupun global. Salah satu wujud konkretnya adalah penyelenggaraan Bali
Democracy Forum (BDF) yang tepat hari ini, 9 Desember 2021, diselenggarakan
untuk tahun ke-14.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat
berbicara pada Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana
Kepresidenan Bogor, Kamis, 9 Desember 2021.
"Ini adalah tahun ke-14 pelaksanaan Bali Democracy
Forum. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di
kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our
borders," ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden menjelaskan, BDF adalah forum
antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling
menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktik terbaik bagaimana
memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi.
"Kita yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal.
Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah
homegrown democracy. BDF juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil
yang merupakan pilar penting demokrasi," imbuhnya.
Di samping itu, bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia juga
mendorong kemajuan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memotori
pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan secara
konsisten wakil Indonesia dalam komisi tersebut adalah dari kelompok masyarakat
madani.
Indonesia juga menjadi inisiator dari pelaksanaan ASEAN
Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN.
Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan
kembali oleh Indonesia.
"Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai
negara pertama yang melakukan reviu. Indonesia terus mendorong pemajuan
demokrasi dan HAM di OKI," lanjutnya.
Di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi
agar kesepakatan ASEAN mengenai five points of consensus dapat
diimplementasikan. Presiden Jokowi meyakini bahwa demokrasi di Myanmar akan
dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.
Sementara itu, di Afghanistan, Indonesia akan terus
berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan
rakyat Afghanistan.
"Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good
governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Dukungan
semua pihak dibutuhkan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada
yang ditinggalkan," tandasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian
Alphyanto Ruddyard.(Tim)
source:setneg.go.id
Posting Komentar