 |
| Ket foto : puluhan pekerja yang sedang melaksanakan pengerjaan proyek saluran irigasi sekunder |
Simalungun,RotasiKepri.com -- Miris....!, puluhan pekerja yang sedang melaksanakan pengerjaan proyek saluran irigasi sekunder, dengan anggaran sebesar Rp 6,3 M lebih di Daerah Irigasi (DI) Bah Bulawan, Nagori Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, oleh PT Renata Gina Abadi abaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3).
Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air (Kadis PSDA), Budiman Silalahi memilih bungkam
Informasi yang berhasil dikumpulkan, bahwa proyek yang sedang dikerjakan itu adalah milik Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun, dengan sumber dana DAK Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2021.
Total anggaran dalam kegiatan itu adalah sebesar Rp 6.3 milyar lebih. Adapun rekanan yang melaksanakan kegiatan ini adalah PT Renata Gina Abadi. Namun ada yang janggal dan aneh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dimana terlihat pihak rekanan sepertinya mengabaikan Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3) yang lazim digunakan dalam pelaksanaan proyek pemerintah itu.
Seperti terlihat pada hasil investigasi yang dilakukan wartawan dilokasi proyek pada (Rabu 9/06/2021) sore, tampak para pekerja tidak ada yang menggunakan alat pelindung diri (APD). Seperti helm, sarung tangan, sepatu boat juga pelindung muka. Padahal APD itu biasanya turut dianggarkan dalam pelaksanaan proyek.
Selain ketiadaan dalam penggunaan APD, tampak juga terlihat pihak rekanan juga sepertinya tidak ada membangun kantor Direksi Kit di lokasi kegiatan. Yang ada terlihat hanya bangunan kecil menempel dengan rumah warga. Harusnya itu dilakukan, karena itu juga sudah dianggarkan.
Kamis (10/6/2021), Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Kerista Sumatera Utara Parulian Panjaitan, ketika dimintai tanggapannya, menerangkan bahwa penggunaan APD dan pembangunan Kantor Direksi ini wajib dan harus dilaksanakan.
"Ini semua sudah dianggarkan dan harus dilaksanakan. Saya menduga sengaja ini di tiadakan untuk mengambil untung sebanyak- banyaknya. " kata Panjaitan.
Sepertinya hal ini luput dari pengawasan Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun hingga hal tersebut dapat terjadi.
Sementara itu, melalui telepon seluler wartawan mencoba melakukan konfirmasi kepada kepala Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Budiman Silalahi tidak bersedia menjawab. Meskipun saat itu panggilan terhubung, Budiman tetap tidak mau menjawab alias memilih bungkam
Terkait sikap bungkam yang ditunjukkan oleh Budiman Silalahi ini juga mendapat komentar dari Parulian Panjaitan. Dia mengatakan agar Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga hendaknya mengevaluasi keberadaan Budiman sebagai kepala dinas.
Parulian mengatakan seharusnya sebagai Kepala dinas Budiman harus proaktif dalam melakukan dan mengawasi segala pelaksanaan kegiatan yang menggunakan keuangan negara dan dapat terlaksana dengan penuh tanggungjawab dan sesuai harapan. (RK - taman)
Posting Komentar