ROTASIKEPRI.COM

Rotasikepri.com, Batam - Sat Polairud Polresta Barelang mengikuti kegiatan Talk Show U-Talk bersama Official UTV dengan tema “Aktivitas Pelabuhan Rakyat di Batam”. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi aktivitas pelabuhan, pengawasan keamanan perairan, serta upaya pencegahan penyelundupan barang ilegal dan narkotika di wilayah hukum Polresta Barelang. Kegiatan berlangsung secara langsung melalui Zoom Meeting di Mako Sat Polairud Polresta Barelang, pada Rabu, (28/10/2026). Pukul 10.30 WIB.

Kegiatan tersebut menghadirkan Host U-Talk, Meli Santia, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, Kasat Polairud Polresta Barelang AKP Asril, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Kantor KSOP Khusus Batam, Trino Palapa, Kanit Gakkum Sat Polairud Polresta Barelang, Iptu Akmal Pulungan, S.H., M.H.; serta Kanit Patroli Sat Polairud Polresta Barelang, Iptu Saharudin. Dalam sesi tanya jawab interaktif tersebut, AKP Asril menyampaikan berbagai tantangan pengamanan perairan Batam seiring meningkatnya aktivitas transportasi laut dan logistik. 

Dalam pemaparannya, Kasat Polairud Polresta Barelang AKP Asril, menjelaskan bahwa lalu lintas kapal di perairan Batam berkembang pesat karena posisi geografisnya yang strategis sebagai jalur transportasi laut dan logistik yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. 

Berdasarkan data BP Batam periode Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 73.230 kunjungan kapal, pergerakan penumpang mencapai 6,7 juta jiwa, serta arus peti kemas sebesar 542.927 TEUs. Tingginya aktivitas tersebut membutuhkan pengawasan yang optimal untuk memastikan keselamatan pelayaran dan menjaga keamanan wilayah perairan.

Lebih lanjut, AKP Asril menjelaskan bahwa fokus utama Sat Polairud Polresta Barelang meliputi pengawasan aktivitas pelayaran dan kondisi cuaca, pemeriksaan aspek keselamatan dan keamanan perairan sesuai kewenangan, serta pencegahan berbagai tindak pidana yang memanfaatkan jalur laut. 

Pengawasan dilakukan terhadap pergerakan penumpang domestik maupun internasional, dengan memperhatikan potensi perubahan cuaca, hujan disertai petir, dan gelombang tinggi melalui koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain itu, pengawasan kelayakan kapal, kelengkapan navigasi, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Bea Cukai, Karantina, dan Dinas Kesehatan.

Dalam sesi diskusi, AKP Asril juga menyoroti kerawanan penyelundupan barang ilegal dan narkotika melalui jalur perairan. Luasnya wilayah laut Kepulauan Riau serta keberadaan pelabuhan resmi dan pelabuhan rakyat di kawasan pesisir menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan pengawasan. 

Modus yang perlu diwaspadai antara lain pengiriman barang menggunakan kapal besar maupun kapal kecil bermesin atau speedboat, pemindahan muatan antarkapal (ship-to-ship), penyembunyian barang di dalam kompartemen kapal, serta penyamaran barang melalui kemasan tertentu.

Terkait upaya penindakan, AKP Asril menyampaikan bahwa sejumlah kapal pernah ditindak dalam kasus pelanggaran di wilayah perairan, di antaranya MT Kimsun, Fushanqing 1, MT Ocean Porter, dan MT Global. Penindakan dapat dilakukan di berbagai titik perairan, mulai dari Selat Malaka, kawasan Nongsa, hingga Punggur, sesuai dengan lokasi dan hasil penanganan perkara. 

Salah satu tantangan yang dihadapi petugas patroli adalah adanya upaya membuang barang bukti ke laut ketika kapal mencurigakan didekati petugas. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan personel, penguatan patroli, serta koordinasi lintas instansi agar pengawasan dapat berjalan secara efektif.

AKP Asril turut menjelaskan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi dan mobilitas di Batam perlu diimbangi dengan pengawasan yang konsisten terhadap potensi peredaran barang terlarang. 

Oleh karena itu, Sat Polairud Polresta Barelang terus memperkuat sinergi dengan KSOP terkait aspek keselamatan dan kelayakan pelayaran sesuai kewenangannya, Bea Cukai dalam pengawasan barang, serta instansi Karantina untuk pemeriksaan terkait hewan dan aspek kesehatan. 

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mempersempit peluang penyelundupan serta meningkatkan efektivitas pengawasan di pelabuhan resmi maupun pelabuhan rakyat.

Melalui Talk Show U-Talk bersama Official UTV, Sat Polairud Polresta Barelang berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga keamanan perairan, mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran, serta berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika dan barang ilegal. 

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi antara Polri, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah perairan Batam.

Sat Polairud Polresta Barelang mengimbau masyarakat, khususnya para pengguna jasa pelabuhan, nelayan, dan pelaku aktivitas pelayaran, agar selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan yang berlaku, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan atau tindak pidana di wilayah perairan. 

Masyarakat dapat menghubungi layanan Polisi 110 yang dapat diakses secara gratis untuk menyampaikan laporan maupun meminta bantuan kepolisian. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan sinergi seluruh pihak, keamanan serta keselamatan perairan Batam diharapkan dapat terus terjaga.(Red)

Rotasikepri.com,Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menandatangani Nota Kesepakatan dengan PT Galang Bumi Industri terkait pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park, Rabu (28/10/2026).

Penandatanganan yang berlangsung di Marketing Center BP Batam tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Presiden Direktur PT Galang Bumi Industri, Akhmad Ma’ruf Maulana.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendorong pengembangan kawasan industri berbasis energi hijau dan teknologi ramah lingkungan di Batam. Selain memperkuat daya tarik investasi, pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia berharap penandatanganan Nota Kesepakatan ini menjadi titik awal bagi percepatan realisasi investasi, khususnya di sektor energi baru dan terbarukan.

“Batam sudah mendapat atensi langsung dari Presiden RI untuk meningkatkan pelayanan perizinan berusaha. Dengan Nota Kesepakatan ini, mari kita sama-sama membangun komitmen untuk mempercepat prosesnya,” ujar Amsakar.

Menurutnya, Batam saat ini semakin menarik untuk berinvestasi. Sehingga ia berharap kehadiran investor asing yang digandeng oleh Wiraraja Group dapat menjadi mitra strategis BP Batam untuk menginformasikan iklim investasi yang ada di Batam.

Adapun penandatanganan Nota Kesepakatan ini berlangsung di tengah berlanjutnya aktivitas investasi di Batam sepanjang 2026. Amsakar mengatakan, realisasi investasi selama hingga Triwulan III 2026 telah mencapai Rp59,89 triliun dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp70 triliun.

Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, Kota Batam telah menyentuh angka 7,28 persen. Sehingga Nota kesepahaman ini menjadi strategis dan urgen dilaksanakan, terutama dalam sektor energi baru dan terbarukan sangat relevan dengan kondisi pasar saat ini.

“Kami juga yakin PSN Wiraraja ini akan komplementer dengan PSN lainnya, yaitu Rempang Eco City yang dikembangkan di Batam,” ujar Amsakar optimis.

Capaian ini tentunya menjadi salah satu landasan bagi BP Batam untuk terus memperkuat kemudahan berusaha, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, serta mendorong percepatan realisasi berbagai proyek strategis.

Melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, BP Batam berharap pengembangan PSN Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park dapat berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai kawasan investasi yang kompetitif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Galang Bumi Industri, Akhmad Ma’ruf Maulana, turut menyampaikan optimismenya terhadap pengembangan PSN Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park.

Ia mengatakan PSN ini akan dilakukan pembangunan tahap pertama di atas lahan seluas 150 hektare di Pulau Galang, yang akan menyerap hingga ribuan tenaga kerja.

Nantinya PSN ini akan terintegrasi menjadi ekosistem industri bernilai tambah, termasuk hilirisasi pasir silika dan pengembangan industri semikonduktor sebagai upaya dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam dan memperkuat industri teknologi tinggi di Indonesia.

“Proyek PSN di Galang ini sudah bisa terealisasi dan dibangun di awal tahun 2027. Harapan kami, BP Batam dapat terus mendukung kerja sama ini agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana,” ujarnya.

Selain itu, sebagai bentuk komitmennya, Ma’ruf mengatakan akan membangun infrastruktur pendukung, salah satunya berupa jalan, yang nantinya akan dihibahkan ke BP Batam.

“Semoga BP Batam dapat terus mendukung pembangunan tersebut untuk menjadikan Batam sebagai kawasan investasi yang berdaya saing,” harapnya. (Red*)

Rotasikepri.com,Batam - Aktivitas reklamasi laut di kawasan Batam Center, yang berlokasi di belakang Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam, kini kembali menjadi sorotan.

Kawasan yang sebelumnya merupakan pesisir laut dengan vegetasi mangrove itu kini berubah menjadi hamparan lahan timbunan yang diperkirakan mencapai lebih dari 10 hektare.

Satu tahun sebelumnya, tepatnya pada bulan Juli 2025, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra sudah melakukan inspeksi ke lokasi penimbunan tersebut, dan aktivitas sempat terhenti yang selanjutnya di lokasi dipasang plang segel oleh pihak BP Batam, selang beberapa waktu, sepertinya pemilik PL tidak perduli dan terus melakukan aktivitas penimbunan.

Pantauan di lokasi, Selasa (27/10/2026), memperlihatkan perubahan bentang alam pesisir yang kini telah dipenuhi material timbunan. Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status lahan, peruntukan kawasan, hingga kelengkapan perizinan reklamasi yang dilakukan.

Sumber internal Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan, kawasan tersebut saat ini telah masuk dalam Pengalokasian Lahan (PL) yang disebut-sebut dialokasikan kepada PT Batam Merine dan PT Pulau Jaya dengan luas gabungan lebih dari 10 hektare.

“Lokasi ini masuk PT Batam Merine dan PT Pulau Jaya. Untuk luasannya berkisar 10 hektare lebih,” ujar sumber tersebut.

Di tengah aktivitas penimbunan tersebut, nama PT Maju Pesat Sembilantiga turut mencuat. Perusahaan itu disebut sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek reklamasi berdasarkan keterangan seorang pekerja di lokasi.

“Pekerjaan penimbunan ini dari PT Maju Pesat. Untuk asal tanah timbunan dari wilayah Kabil,” ungkap pekerja tersebut yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Namun, pekerja itu mengaku tidak mengetahui secara pasti kelengkapan dokumen perizinan maupun legalitas kegiatan penimbunan yang berlangsung. Dan, benar adanya, berdasarkan pantauan awak media, material untuk menimbun bersumber dari lokasi seputaran kabil yang diangkut dengan armada truk roda 10.

Informasi lainnya menyebutkan, aktivitas penimbunan berlangsung pada malam hingga dini hari, mulai sekitar pukul 18.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

Pola operasional tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk mengenai pengawasan kegiatan, volume material yang digunakan, serta kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perizinan yang berlaku.

Adanya Pengalokasian Lahan (PL) tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan terkait kegiatan reklamasi laut. Legalitas pemanfaatan ruang laut, persetujuan lingkungan, serta izin pelaksanaan reklamasi merupakan aspek yang perlu dipastikan sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan reklamasi laut harus memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), persetujuan lingkungan, serta perizinan reklamasi sesuai kewenangan instansi terkait.

Artinya, status lahan yang telah dialokasikan untuk suatu perusahaan perlu dibedakan dari pemenuhan persyaratan untuk melakukan penimbunan atau mengubah kawasan perairan menjadi daratan.

Karena itu, penjelasan BP Batam dan instansi berwenang lainnya diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas di belakang Gedung MPP Batam tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Terlebih, kawasan yang sebelumnya berupa pesisir dan ditumbuhi mangrove kini disebut telah berubah menjadi hamparan timbunan dengan luasan lebih dari 10 hektare.

Meski demikian, status dan legalitas proyek reklamasi di belakang Gedung MPP Batam tetap perlu dipastikan berdasarkan dokumen resmi dan keterangan instansi berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan , wartawan masih berupaya meminta konfirmasi kepada BP Batam terkait status alokasi lahan, perizinan reklamasi, serta pengawasan terhadap aktivitas penimbunan tersebut.

Konfirmasi juga masih diupayakan kepada PT Batam Merine, PT Pulau Jaya, dan PT Maju Pesat Sembilantiga mengenai peruntukan lahan, legalitas pekerjaan, serta dokumen perizinan yang dimiliki.

Keterangan dari seluruh pihak terkait diperlukan agar persoalan reklamasi tersebut dapat diketahui secara utuh dan berimbang.

Rotasikepei.com, Batam – Kapolda Kepulauan Riau Irjen. Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM., menerima kunjungan silaturahmi Kepala BNNP Kepri Brigjen Pol. Hanny Hidayat, S.I.K., M.H., beserta jajaran di Ruang Kerja Kapolda Kepri, Rabu (28/10/2026).

Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau.

‎‎Kegiatan tersebut turut dihadiri para Pejabat Utama Polda Kepri dan jajaran BNNP Kepri.

Sinergi ini sejalan dengan Quick Wins Kapolri Program Nomor 2 tentang Pemulihan Kawasan Narkoba, melalui penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

‎

‎Kapolda Kepri menyampaikan apresiasi atas kunjungan BNNP Kepri dan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mengungkap jaringan bandar besar narkotika serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Polda Kepri siap mendukung langkah BNNP Kepri untuk menekan peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau.

‎

‎Selain penindakan, Kapolda Kepri juga mendukung penguatan pengawasan wilayah perairan serta pemanfaatan Rumah Sakit Bhayangkara untuk menunjang layanan rehabilitasi.

Upaya ini diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan hukum dengan pemulihan bagi penyalahguna narkotika yang membutuhkan rehabilitasi.

‎

‎Sementara itu, Kepala BNNP Kepri Brigjen Pol. Hanny Hidayat menyoroti luasnya wilayah perairan Kepulauan Riau, khususnya kawasan Tanjung Balai Karimun, yang berpotensi menjadi jalur masuk narkotika.

Karena itu, pengawasan perairan perlu diperkuat bersama peningkatan kemampuan personel.

‎‎BNNP Kepri juga mendorong pendekatan pencegahan berbasis masyarakat melalui pembentukan pos terpadu di kawasan rawan narkoba, edukasi bahaya narkotika dalam kegiatan Subuh Keliling, serta pengembangan program Kampung Terpadu.Pendekatan ini dilaksanakan beriringan dengan penegakan hukum dan rehabilitasi.

‎‎Melalui sinergi Polda Kepri dan BNNP Kepri, upaya P4GN diharapkan semakin efektif dalam memutus jaringan peredaran gelap narkotika, memperkuat pencegahan, dan melindungi masyarakat demi mewujudkan Kepulauan Riau yang aman dan bebas dari bahaya narkoba.(Red*)

Rotasikepri.com, Batam - Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H., turut mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M. PSDM., dalam kegiatan Initial Investment Realization and Strategic Cooperation Signing Ceremony yang diselenggarakan di PT. Wiraraja Indonesia, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. 

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong realisasi investasi serta memperkuat kerja sama strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di Kota Batam. Pada Rabu, (28/10/2026). Pukul 10.00 WIB.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura Letjen (Purn) Dr. Hotmangaradja Pandjaitan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Andi Rizal, S.E., M.M., yang mewakili Gubernur Kepri, Pangdam XXV/SMR Mayjen TNI Rionardo, Kabinda Kepri Brigjen TNI Andreas Daru I, S.I.Kom., serta jajaran pejabat utama Polda Kepri. 

Turut hadir Dandim 0316/Batam Kolonel Yan Eka, S.Sos., Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis yang mewakili Wali Kota Batam, Kapolsek Nongsa AKP Eko Chandra, S.H., M.M., Danramil 03/Nongsa Kapt. Inf Febriyendi, Presiden Direktur Kawasan Industri Wiraraja Akhmad Ma’ruf Maulana, unsur FKPD Provinsi Kepri dan Kota Batam, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, serta sambutan Presiden Direktur Kawasan Industri Wiraraja Akhmad Ma’ruf Maulana. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum penting bagi PT. Wiraraja Indonesia untuk mewujudkan komitmen dalam mendorong realisasi investasi dan memperkuat kerja sama strategis dengan para mitra usaha.

“Penandatanganan kerja sama yang kita laksanakan bukan sekadar bentuk kesepakatan bisnis, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam membangun kepercayaan, memperluas peluang investasi, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah maupun nasional,” ungkap Akhmad Ma’ruf Maulana.

Lebih lanjut, Presiden Direktur Kawasan Industri Wiraraja tersebut menyampaikan keyakinannya terhadap potensi Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi yang berdaya saing global. Menurutnya, posisi strategis Batam di jalur perdagangan internasional serta kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia menjadi keunggulan dalam menarik investasi. 

Oleh karena itu, PT. Wiraraja Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan industri yang mampu mendukung kebutuhan investor, memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha, serta menciptakan ekosistem industri yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh perwakilan Pemerintah Kota Batam yang diwakili Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada PT. Wiraraja Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong realisasi investasi serta memperkuat kerja sama strategis di Kota Batam. 

Pemerintah Kota Batam juga menegaskan komitmennya untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, kompetitif, dan berkelanjutan guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan aktivitas perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan kerja sama strategis antara Kawasan Industri Wiraraja dan PT. Tynergy Technology Group. 

Penandatanganan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas kemitraan usaha dan mendorong pengembangan investasi di kawasan industri Batam. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan penutupan.

Kehadiran Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H., yang turut mendampingi Kapolda Kepri dalam kegiatan tersebut, merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap kegiatan strategis yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan pelaku usaha. 

Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan pelaksanaan kegiatan investasi dan kerja sama strategis dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar sehingga turut mendukung iklim investasi yang kondusif di Kota Batam.

Polresta Barelang berkomitmen untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif, termasuk dalam mendukung kegiatan pembangunan serta investasi di wilayah hukum Polresta Barelang. 

Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan gangguan kamtibmas atau membutuhkan bantuan kepolisian melalui layanan Polisi 110, yang dapat dihubungi untuk memperoleh pelayanan kepolisian secara cepat dan responsif.(Red*)

Pekerjaan di ruas jalan tersebut telah dimulai sejak 18 Oktober 2026. Meski sempat diupayakan agar dapat dibuka lebih awal pada 26 Oktober, BP Batam memutuskan untuk tetap menyelesaikan tahapan teknis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengaku sempat mengumumkan pembukaan jalan dapat dilakukan pada Senin sore, (26/10).

“Kami sebelumnya berencana mempercepat pembukaan jalan di depan Hotel Vista agar dapat kembali dilalui oleh pengguna jalan. 

Namun, setelah meninjau langsung kondisi di lapangan, masih diperlukan penyempurnaan pekerjaan agar struktur jalan benar-benar kokoh dan memenuhi persyaratan teknis.” Kata Mouris.

“Dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis secara menyeluruh, kami memutuskan untuk menyesuaikan rencana pembukaan jalan yang semula ditargetkan pada 26 Oktober,” sambungnya, Selasa (27/10).

Ia menyebut, dengan pertimbangan teknis tersebut maka pembukaan jalan tetap mengacu pada jadwal awal, yakni 1 November 2026 mendatang.

BP Batam juga melakukan sejumlah upaya teknis untuk mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan tanpa mengabaikan aspek saling menguntungkan dan keselamatan.

Salah satunya dengan menggunakan mutu beton yang lebih tinggi dari standar yang direncanakan sebelumnya. Selain itu, BP Batam menggunakan bahan perekat (adhesive) untuk mempercepat proses pengeringan beton.

Pengetahuan, pekerjaan perekrutan dan pencarian mencapai panjang sekitar 25 hingga 30 meter, dengan kedalaman mencapai 2 meter sesuai rencana teknis.

Tahapan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur tanah sekaligus mendukung sistem drainase dan permeabilitas tanah di area penanganan.

“Kami terus berupaya melakukan inovasi agar pelaksanaan pekerjaan ke depan semakin baik, dengan tetap mengutamakan standar teknis yang wajib dipenuhi. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat penutupan jalan ini. 

Kami juga memohon pengertian dan kesabaran masyarakat karena pekerjaan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas serta keselamatan pengguna jalan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota / Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa proses perbaikan membutuhkan tahapan teknis yang harus dikerjakan secara cermat agar penanganannya tidak hanya fokus pada kerusakan yang terlihat di permukaan.

"Pekerjaan dilakukan secara detail dan menyeluruh oleh tim teknis. Kami berharap jalan tersebut nantinya dapat kembali digunakan oleh masyarakat dengan nyaman dan aman dalam jangka panjang. 

Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan selama jalan ditutup. Oleh karena itu, kami memohon kesabaran dan dukungan masyarakat hingga jalan dinyatakan siap untuk dibuka kembali," kata Ariastuty.

BP Batam akan terus mengawali proses pekerjaan dengan memastikan aspek saling menguntungkan, kesesuaian dengan rencana teknis, serta waktu penyelesaian tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan.

Ariastuty juga mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara dan mengutamakan keselamatan bersama selama pekerjaan berlangsung.

“Kami mengapresiasi dukungan dan kehati-hatian masyarakat dalam berkendara selama pekerjaan berlangsung. BP Batam akan terus mengawali proses ini dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan penting yang perlu diketahui masyarakat,” pungkas Ariastuty. (Red)